Anggaran BGN Kalahkan 2 Kementerian Sekaligus di APBN 2027, Ekonom: Nggak Yakin Sejahterakan Bangsa

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Alokasi anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam APBN 2027 yang disahkan DPR pada Selasa, 29 September, menjadi sorotan.

Total belanja negara dalam APBN 2027 mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari jumlah tersebut, BGN memperoleh alokasi Rp240,20 triliun atau sekitar 7,12 persen dari total belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp3.371,26 triliun.

Anggaran BGN tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kementerian/lembaga (K/L) lainnya.

Ekonom Berly Martawardaya menyoroti besarnya alokasi anggaran untuk BGN tersebut. Ia membandingkannya dengan sejumlah kementerian yang memiliki fungsi pendidikan, kesehatan, sosial, dan keagamaan.

Gabungan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp191,22 triliun. Angka tersebut masih lebih kecil dibandingkan alokasi BGN.

Begitu pula jika anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag) digabung. Totalnya mencapai Rp237,57 triliun, masih sedikit di bawah anggaran BGN.

“Pengen liat kajiannya sehingga alokasikan seperti ini. Nggak yakin pola alokasi ini akan tingkatkan kesejahteraan, daya saing dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” tulis Berly melalui akun X miliknya, dikutip Rabu, (30/9/2026).

Berly juga menyoroti perlunya tambahan anggaran pada fungsi kesehatan untuk mengantisipasi kasus gangguan pencernaan akut yang membutuhkan perawatan di fasilitas kesehatan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Minimal alokasi Kemkes (dan fungsi kesehatan) perlu ditambah karena mengobati lebih mahal dari menyebabkan, eh mencegah, gangguan pencernaan akut sehingga perlu perawatan fasilitas kesehatan (dimaklumi istilahnya, buat mengurangi reply buzzer),” ujarnya.

Berikut 10 K/L dengan alokasi anggaran terbesar dalam APBN 2027:

1. Badan Gizi Nasional: Rp240,20 triliun (7,12% BPP)
2. Kementerian Pertahanan: Rp189,01 triliun (5,61% BPP)
3. Kepolisian RI: Rp139,20 triliun (4,13% BPP)
4. Kementerian Pekerjaan Umum: Rp114,59 triliun (3,40% BPP)
5. Kementerian Kesehatan: Rp102,12 triliun (3,03% BPP)
6. Kemendikdasmen: Rp89,10 triliun (2,64% BPP)
7. Kementerian Agama: Rp87,70 triliun (2,60% BPP)
8. Kementerian Sosial: Rp84,70 triliun (2,51% BPP)
9. Kemendiktisaintek: Rp65,17 triliun (1,93% BPP)
10. Kementerian Keuangan: Rp49,80 triliun (1,48% BPP)

BPP = Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3.371,26 triliun.

(Elva/Fajar)