Rizal Fadillah Kembali Hantam Gibran: Wapresmu Bukanlah Wapresmu, Ia dari Kedunguan dan Kepalsuan

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Rizal Fadillah, kembali menyerang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah polemik persyaratan pendidikan yang terus bergulir.

Rizal menyebut, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan permohonan terkait persoalan tersebut tidak dapat diterima belum mengakhiri perdebatan di tengah masyarakat.

Menurutnya, perhatian publik justru tertuju pada pertimbangan hukum mengenai persyaratan pendidikan Gibran.

Ia juga menyinggung munculnya seruan aksi massa yang mempersoalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden, termasuk dorongan agar DPR memproses pemakzulan.

Polemik Pendidikan Gibran Belum Berakhir

Rizal blak-blakan menyinggung sebuah flyer undangan aksi yang melibatkan ARM, TPIP, Gladiator, dan kelompok lainnya untuk memprotes kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.

Dikatakan Rizal, persoalan yang menjadi perhatian sebagian masyarakat bukan semata-mata hasil putusan MK, melainkan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan syarat pendidikan setingkat SLTA.

“Orang tidak peduli dengan Putusan MK mengenai gugatan atau permohonan yang tidak diterima, melainkan lebih tertarik pada pertimbangan hukum ketidakbenaran syarat pendidikan SLTA nya,” ujar Rizal kepada fajar.co.id, Jumat (16/10/2026).

Ia kemudian mengaitkan polemik tersebut dengan dugaan manipulasi aturan dan persoalan konstitusional.

Rizal juga menekankan bahwa dorongan agar DPR memproses pemakzulan berpotensi membuat posisi politik Gibran semakin sulit.

Dorongan Pemakzulan Gibran

Rizal turut menaruh perhatiannya pada bentuk-bentuk aksi sindiran terhadap Gibran, termasuk aksi orang-orang yang mengenakan seragam sekolah tingkat SMP atau SMA.

Ia menilai aksi tersebut menjadi simbol kritik terhadap latar belakang pendidikan Gibran yang dipersoalkan sebagian pihak.

“Dunia pendidikan telah diinjak-injak oleh anak haram hasil perselingkuhan. Entah yang mana bapak atau ibunya,” sesalnya.

Bukan hanya itu, Rizal menggunakan sejumlah ungkapan tajam untuk menggambarkan dugaan keterlibatan berbagai pihak dalam polemik tersebut, mulai dari keluarga Jokowi hingga institusi negara.

Lebih lanjut, Rizal mengatakan bahwa desakan agar DPR mengambil langkah terkait kedudukan Gibran membutuhkan dukungan masyarakat.

“Penipuan tidak dapat berlangsung selamanya dan saat penghukuman itu telah tiba. DPR bersiap melangkah tapi butuh dukungan nyata dari masyarakat,” tegasnya.

Rizal kemudian menyindir kemungkinan adanya perhitungan politik dan tawar-menawar kepentingan di parlemen.