Gibran Dihantam Isu Ijazah Sendirian, Mahfud MD Bongkar Sikap Diam Prabowo dan Koalisi

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Fokus perhatian publik yang tersedot penuh pada polemik persyaratan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai telah mengubah arah peta politik nasional. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof. Mahfud MD, mencermati bahwa gelombang kritik tajam dalam beberapa pekan terakhir hampir sepenuhnya tertuju kepada Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran.

Dalam siniar Terus Terang bersama Rizal Mustary, Mahfud mengamati dinamika yang bergulir pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketiadaan bukti dokumen fisik penyetaraan ijazah luar negeri Gibran. Menurutnya, kegaduhan tersebut membuat sorotan terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendadak mereda.

Mahfud juga menyoroti sikap Presiden Prabowo serta partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan yang memilih bergeming dan tidak banyak mengambil panggung dalam perdebatan tersebut, sehingga Gibran seolah harus menghadapi tekanan publik seorang diri.

“Dengan kegaduhan ini, kritik-kritik kepada Pak Prabowo dua minggu terakhir ini tidak ada. Semua serangan ke Pak Jokowi dan Gibran. Pak Prabowo diam, partai politik diam. Gibran dibiarkan sendiri,” ungkap Mahfud MD, dikutip Rabu (14/10/2026).

Akibat dominasi isu tersebut, Mahfud menilai sejumlah program prioritas pemerintah maupun agenda penegakan hukum strategis—seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga dinamika proses hukum di lembaga penegak hukum—kehilangan porsi perhatian publik yang memadai.

Secara politik, situasi ini dinilai memberikan keuntungan taktis bagi Prabowo karena benturan kritik langsung dari masyarakat berhasil diredam oleh isu suksesi dan legitimasi wakil presiden. Kendati demikian, Mahfud mengingatkan adanya ancaman laten jika persoalan hukum dan konstitusi ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang tegas demi kalkulasi politik jangka pendek.

Ia memperingatkan bahwa pembiaran terhadap masalah krusial tersebut berpotensi menjadi bumerang bagi stabilitas nasional di masa mendatang, sehingga pengawasan terhadap kebijakan publik dan kepastian hukum tidak boleh terabaikan begitu saja.

(zak/fajar)