Ganjar, Anies, dan Mahfud Diusulkan Masuk Kabinet Prabowo, Parlemen Bayangan: Itu Perselingkuhan Demokrasi

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA –– Penggagas Parlemen Bayangan Indonesia Pasti, Heru Subagia, merespons usulan agar Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Mahfud MD bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Usulan tersebut sebelumnya disampaikan Syahganda Nainggolan, yang menurut Heru, justru berpotensi melemahkan fungsi oposisi dan mengganggu keseimbangan demokrasi di Indonesia.

Heru melihat, pemerintah seharusnya tetap memberi ruang bagi kekuatan oposisi untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, bukan justru merangkul seluruh kekuatan politik ke dalam kabinet.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan ultimatum agar pemerintahan Prabowo tidak kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.

“Saya ingin menggarisbawahi atas nama Parlemen Bayangan, Indonesia Pasti, sudah mengultimatum kepada pemerintahan Prabowo khususnya agar tidak melakukan reshuffle lagi,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Minggu (11/10/2026).

Usulan Syahganda Kontraproduktif

Heru menganggap usulan untuk memasukkan Ganjar, Anies, dan Mahfud ke dalam kabinet Prabowo-Gibran sebagai langkah yang perlu dikritisi.

Baginya, penambahan atau perombakan kabinet semestinya mempertimbangkan efisiensi anggaran dan efektivitas pemerintahan, bukan sekadar memperluas dukungan politik.

“Usulan dari Syahganda yang juga sebagai kepala Bakom ini dianggap sebagai bagian provokasi yang sangat serius dan juga kekuatan kontraproduktif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan masalah efisiensi anggaran dan juga masalah penguatan-penguatan partai,” tukasnya.

Heru memandang, penguatan koalisi pemerintahan tidak boleh menghilangkan fungsi pengawasan dari pihak-pihak yang berada di luar kekuasaan.

Lebih jauh, Heru menyayangkan usulan tersebut karena menilai demokrasi membutuhkan keseimbangan antara pemerintah dan kekuatan oposisi.

Ia bahkan melontarkan kritik keras terhadap Syahganda yang dinilainya semestinya memahami pentingnya mekanisme *check and balances* dalam sistem pemerintahan.

“Jstru sebaliknya, dalam konteks kekuasaan, harusnya selevel Syahganda sebagai Bakom sudah paham bahwa semestinya pada saat ini Prabowo harusnya masih membutuhkan sebuah kekuatan oposisi sebagai check and balances pemerintah,” ucap dia.

Heru menilai, apabila seluruh kekuatan politik dirangkul ke dalam pemerintahan, ruang bagi oposisi untuk mengawasi kekuasaan berpotensi semakin menyempit.

“Menurut saya, Syahganda yang baru saja dilantik sebagai Bakom sudah melakukan kesalahan paling besar anti-demokrasi dan juga justru mendukung sebuah pemerintahan yang dikendalikan sepenuhnya menuju sebuah pemerintahan diktator,” tegasnya.