Jhon Sitorus Curiga Ada Skenario Menjebak Ketua DPR Puan Maharani di Balik Surat Komitmen Pimpinan DPR: Skenario Siapa?

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Surat pernyataan komitmen pimpinan DPR RI kepada Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) pada Kamis (27/8/2026) menuai perdebatan baru.

Surat komitmen tersebut ditandangani Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati.

Yang jadi perdebatan bukan karena isi surat komitmen tersebut, namun pimpinan yang ikut tanda tangan dalam surat tersebut. Salah satunya tidak adanya nama Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Salah satu yang menyoroti hal itu adalah pegiat media sosial, Jhon Sitorus. Dia heran, setelah nama Puan Maharani tidak masuk sementara nama Sari Yuliati yang tidak ikut menerima aspirasi tersebut ikut dimasukkan.

“Nama Puan Maharani tidak ada dalam daftar pimpinan DPR yang menandatangani komitmen penyelesaian UU Perampasan Aset,” kata Jhon Sitorus dikutip, Jumat (28/8/2026).

Diketahui, Puan Maharani dan Sari Yuliati memiliki agenda lain saat aspirasi tersebut diterima yakni mengikuti sidang paripurna.

“Padahal, pada saat yang sama sebelumnya Puan dan Sari Yuliati memimpin rapat Paripurna, bersamaan dengan 3 Pimpinan lainnya menerima AMPB dan mas Botok,” sebutnya.

Karena itu, yang menjadi pertanyaan dia adalah ada apa sehingga nama Sari Yuliati dimasukkan dalam daftar pimpinan yang menandatangani surat komitmen tersebut.

Karena itu, Jhon Sitorus justru curiga kondisi tersebut sengaja diciptakan untuk membuat agar publik memberi persepsi negati terhadap Ketua DPR RI, Puan Maharani.

“Pertanyaannya, kenapa tandatangan Sari Yuliati ada sedangkan tandatangan Puan Maharani tidak ada? Apakah ini skenario menjebak Puan Maharani? Kalo iya, skenario siapa?” katanya.

Sebelumnya, sorotan sama dilontarkan aktivis sosial, Palti Hutabarat terkait kondisi tersebut.

“Gue mau kasih tahu kejanggalan aksi Pati hari ini. Bukan menyalahkan Botok dkk, tapi menghadapi para politisi licik ga cukup cuma bermodalkan keberanian. Harus punya Keyakinan, Keteguhan, dan Kesabaran. keempat hal tersebut harus diramu menjadi satu, maka kebenaran pasti menang,” kata Palti Hutabarat dikutip Jumat (28/8/2026).

Salah satu kejanggalan adalah surat pernyataan pimpinan DPR yang memuat janji mengundurkan diri dari pimpinan dan anggota DPR, jika RUU tersebut tidak selesai pada Desember mendatang.

“Bayangkan aja ya.. Kertas selembar ditandatangani tanpa materai, lalu tanpa adanya komitmen hukuman mati pada koruptor.” katanya.

Aktivis sosial, Palti Hutabarat angkat suara terkait perkembangan terkini Rancangan Undang Undang Perampasan Aset, yang dijanjikan akan rampung pada Desember 2026.