GPA DKI Tolak Keras Rencana Aksi 27 Agustus di DPR, Alasannya Mengejutkan

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah (PW GPA) DKI Jakarta menolak rencana aksi massa yang disebut akan digelar di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026.

Ketua PW GPA DKI Jakarta Dedi Siregar meminta masyarakat tidak mudah terseret narasi yang berpotensi memperuncing perbedaan. Menurut dia, kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap dijalankan dengan tanggung jawab.

Sikap tersebut disampaikan Dedi dalam konferensi pers bertajuk “Tolak Provokasi, Tolak Aksi, Jaga Persatuan, Rawat Perdamaian” di Jakarta, Minggu.

Dedi mengatakan GPA DKI tidak mempersoalkan hak masyarakat menyampaikan aspirasi. Demonstrasi, kata dia, merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati.

Namun, hak tersebut tidak berarti kebebasan untuk melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum atau memicu konflik.

“Menolak segala bentuk provokasi yang mengatasnamakan rakyat apabila narasi yang dibawa berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Dedi, dikutip Fajar.co.id, Selasa, 25 Agustus 2026.

Menurut Dedi, perbedaan pandangan merupakan hal yang lumrah. Karena itu, tidak semestinya satu kelompok mengklaim berbicara mewakili seluruh rakyat Indonesia.

Dedi juga mempertanyakan informasi mengenai rencana aksi yang beredar di media sosial dan dikaitkan dengan sejumlah kelompok, antara lain Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu (ARIB), serta Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI).

Ia mengingatkan bahwa penggunaan istilah “rakyat” tidak otomatis memberikan mandat kepada sebuah kelompok untuk berbicara atas nama seluruh masyarakat.

“Jangan karena membawa nama rakyat, kemudian merasa memiliki kewenangan untuk berbicara atas nama seluruh bangsa Indonesia,” kata Dedi.

Ia menilai masyarakat Indonesia memiliki latar belakang, kepentingan, serta pandangan politik yang beragam. Perbedaan tersebut semestinya diselesaikan melalui dialog, bukan dengan memperbesar ketegangan.

GPA DKI juga mengingatkan agar penyampaian aspirasi tidak berujung pada intimidasi, anarkisme, ataupun perusakan fasilitas umum.

Dedi mengatakan keamanan Jakarta merupakan kepentingan bersama karena aktivitas masyarakat dan pelayanan publik harus tetap berjalan.

“Kami tidak alergi terhadap kritik dan demonstrasi,” ujarnya.

Menurut Dedi, kritik terhadap pemerintah maupun lembaga negara tetap dapat disampaikan tanpa mengorbankan ketertiban umum.

Ia juga mengajak generasi muda lebih kritis menghadapi informasi yang beredar melalui media sosial. Informasi yang belum terverifikasi, kata dia, sebaiknya tidak langsung dipercaya atau disebarluaskan.