Negara yang Bekerja, Politik yang Lesu

Oleh: Asratillah
(Pengamat Politik)

Angka dan Cermin Kekuasaan

Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR serta DPD pada 14 Agustus 2026 terasa seperti sebuah laporan pertanggungjawaban pemerintahan yang dibungkus dalam bahasa kebangsaan.

Di hadapan Lembaga-lembaga negara, Prabowo tak berbicara tentang masa depan yang abstrak, melainkan tentang apa yang telah dikerjakan pemerintah selama 21 bulan.

Ia menyebut 121 kebijakan transformatif selama 663 hari, yang secara retoris diterjemahkan sebagai satu kebijakan transformatif setiap lima hari. Ia kemudian menyusun deretan capaian berupa swasembada delapan komoditas pangan, penurunan harga pupuk, penghentian impor solar melalui B50, hilirisasi, reformasi BUMN, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan dan pembangunan perumahan.

Retorika semacam ini menunjukkan perubahan penting dalam cara kekuasaan memperoleh legitimasi. Pemerintahan Prabowo ingin dikenali sebagai pemerintahan yang bekerja, memutuskan dan menghasilkan. Legitimasi politik tidak terutama ditarik dari pertarungan gagasan, melainkan dari kemampuan menghadirkan hasil yang dapat dihitung. Negara tampil seperti sebuah organisasi besar yang harus menunjukkan indikator kinerja. Presiden sendiri mengatakan bahwa ia tidak menerima mandat rakyat untuk menjelaskan mengapa persoalan tidak dapat diselesaikan, melainkan untuk menyelesaikannya.

Secara empiris, sebagian angka yang disampaikan Presiden memang memiliki dasar yang kuat. BPS mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,61 persen pada triwulan pertama 2026 secara tahunan. Konsumsi pemerintah bahkan tumbuh 21,81 persen dan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen. Namun ekonomi juga mengalami kontraksi 0,77 persen secara triwulanan.

Fakta ini tidak membatalkan klaim pemerintah, tetapi menunjukkan bahwa angka pertumbuhan harus dibaca bersama struktur yang menopangnya. Pertumbuhan 5,61 persen adalah kenyataan statistik, tetapi dari kenyataan tersebut belum otomatis lahir kesimpulan bahwa seluruh lapisan masyarakat memperoleh manfaat dalam proporsi yang sama.

Saya melihat persoalan yang lebih mendalam. Dalam pidatonya, Prabowo bahkan mengingatkan agar tidak ada permainan angka. Ia menyebut keuntungan BUMN 2025 mencapai Rp326 triliun dan dividen yang disetorkan mencapai Rp142,3 triliun.

Pemerintah kemudian mengaitkan keuntungan tersebut dengan percepatan hilirisasi melalui Danantara. Secara ekonomi, ini menunjukkan ambisi negara untuk kembali menjadi aktor utama dalam pembangunan.

Tetapi secara politik, semakin besar sumber daya ekonomi dikonsentrasikan melalui institusi negara, semakin penting pertanyaan mengenai siapa yang mengendalikan sumber daya itu, bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana publik mengawasinya.