Jelang 81 Tahun Indonesia Merdeka, Usman Lonta: Kemerdekaan Harus Dirasakan di Meja Makan Rakyat

PORTALUTAMA.NET, MAKASSAR — 81 tahun setelah Proklamasi, bendera Merah Putih kembali dikibarkan di seluruh penjuru negeri pada 17 Agustus. Upacara digelar, lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Tapi di tengah kemeriahan itu, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar, Usman Lonta, mengajak publik berhenti sejenak dan bertanya: apa sebenarnya arti merdeka bagi rakyat hari ini.

“Apakah kemerdekaan cukup dimaknai terbebas dari penjajahan kolonial? Atau harus dimaknai lebih jauh sebagai terbebasnya rakyat dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, keterbelakangan, dan ketimpangan sosial?” kata Usman Lonta melalui keterangan tertulisnya kepada fajar.co.id, Jumat, 15 Agustus 2026.

Menurut mantan Anggota DPRD Sulsel ini, pertanyaan itu kini semakin relevan. Secara politik Indonesia sudah merdeka. Namun secara ekonomi dan sosial, sebagian warga masih bergulat dengan kebutuhan dasar, sementara sebagian lain menikmati akumulasi kekayaan besar.

Usman mengingatkan, para pendiri bangsa tidak mendirikan republik hanya untuk mengganti penjajah dengan penguasa nasional. Pembukaan UUD 1945 menegaskan tujuan negara: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial.

“Dengan demikian kesejahteraan bukan bonus dari kemerdekaan. Kesejahteraan adalah bagian dari tujuan kemerdekaan itu sendiri,” ujarnya.

Kemiskinan Bukan Sekadar Angka

Usman menyoroti cara negara memperlakukan kemiskinan yang sering hanya menjadi angka statistik. Ia mencontohkan kisah Nasruddin Hoja yang mengira berhasil “mengembalikan bulan ke langit” padahal yang ditariknya hanyalah bayangan di sumur.

“Demikian pula kemiskinan. Hampir tak pernah beranjak dari posisinya. Di balik satu angka ada keluarga yang harus memilih antara membeli beras atau bayar listrik dan sekolah. Ada anak yang berhenti kuliah karena orang tuanya kehilangan kerja,” katanya.

Bantuan sosial penting sebagai perlindungan. Tapi kata Usman, kemiskinan struktural butuh kebijakan yang menyentuh akar. Negara harus memastikan akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, pekerjaan layak, modal usaha, tanah, teknologi, infrastruktur, dan pasar.

Sumber Daya untuk Siapa?

Indonesia kaya: minyak, gas, batu bara, nikel, sawit, laut, hutan. Pertanyaannya, kata Usman, bukan berapa banyak yang kita miliki, tapi siapa yang paling menikmati.

“Jika daerah penghasil memberi kontribusi besar ke negara tapi warganya masih kekurangan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan bermutu, serta lapangan kerja, maka ada persoalan serius dalam desain distribusi pembangunan,” ucapnya.