Media Askar Ungkap Dampak MBG: Pasokan Telur Berlebihan, Peternak Rugi Akibat Kebijakan Tanpa Analisis Data

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Kebijakan pemerintah terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan tajam setelah dinilai memicu fluktuasi parah pada harga pangan lokal, khususnya komoditas telur.

Sinyal kebutuhan pasokan yang disampaikan pemerintah tanpa didasari oleh analisis data yang matang kini berdampak pada ketidakstabilan pasar dan mengancam keberlangsungan pelaku usaha.

Hal itu diungkap oleh akademisi yang juga founder Celios, Dr Media Wahyudi Askar, dalam tayangan Indonesia Bisnis Forum yang disiarkan tvONE. Video itu dibagikan kembali Media Askar di akun Instagramnya.

Menurut Media Askar peristiwa tersebut bermula pada Januari lalu ketika pemerintah mengirimkan sinyal bahwa program MBG membutuhkan setidaknya 1.500 peternak telur baru.

“Merespons informasi tersebut, pasar langsung bereaksi cepat. Banyak peternak yang nekat mengambil pinjaman modal (ngutang) demi membangun kandang baru dan menggenjot kapasitas produksi mereka,” urai Media, dikutip Kamis (16/7/2026).

Tidak hanya peternak lama, gelombang ratusan ribu peternak telur baru pun mendadak bermunculan di berbagai daerah akibat terafiliasi dengan pemilik SPPG. Namun, lonjakan produksi ini justru memicu masalah baru lantaran industri telur domestik pada dasarnya sudah mengalami surplus.

“Apapun yang keluar dari mulut pemerintah adalah pijakan pasar. Kalau yang keluar dari mulut pemerintah tidak lewat analisa dan data yang jelas, pelaku usaha dan masyarakat yang jadi korban,” kata Media.

Sebelumnya, Media Askar juga menyoroti dana jumbo MBG lebih menyerupai corporate welfare (bantuan korporasi) daripada bansos langsung ke masyarakat. Dari total anggaran, porsi yang diterima langsung oleh masyarakat dinilai sangat kecil dibandingkan yang mengalir ke vendor, logistik, dan pengelola program.

Dia juga mengungkap tingginya angka food waste (makanan terbuang) akibat pelaksanaan yang kurang tepat dari Badan Gizi Nasional (BGN), yang dinilai memberatkan keuangan negara.

Alih-alih hanya mengganti pimpinan pengelola, Media Askar mengusulkan agar program dihentikan sementara untuk evaluasi menyeluruh atau didesentralisasi (tidak terpusat pada dapur besar) agar manfaatnya tepat sasaran. (sam/fajar)