Boni Hargens Nilai Listyo Sigit Sukses Jalankan Society Policing, Singgung Stabilitas Prabowo-Gibran

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Analis politik dan hukum Boni Hargens menilai pengangkatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai anggota kehormatan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menjadi indikator keberhasilan pendekatan society policing yang dijalankan Polri.

Menurut Boni, penghargaan dari organisasi buruh tersebut tidak sekadar bersifat seremonial. Pengangkatan itu dinilainya mencerminkan hubungan yang semakin erat antara institusi kepolisian dan kelompok masyarakat sipil.

Boni mengatakan terdapat dua makna penting di balik pengangkatan Listyo Sigit sebagai anggota kehormatan KSBSI. Pertama, hal itu menjadi bentuk apresiasi kalangan buruh terhadap kinerja Polri dalam membangun koordinasi dan kolaborasi dengan elemen masyarakat.

Kedua, pengangkatan tersebut dinilainya menunjukkan keberhasilan Polri dalam menjalankan konsep society policing, yakni pendekatan yang mengedepankan kemitraan antara aparat kepolisian dan masyarakat sipil.

“Hal ini adalah pencapaian institusional yang menunjukkan transformasi paradigma kepolisian dari pendekatan represif menuju pendekatan kolaboratif. Kedua makna tersebut mencerminkan harmoni sosial yang berpotensi menopang stabilitas sosial-politik yang dibutuhkan negara dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis”, ujar Boni kepada media di Jakarta, Minggu (30/8/2026).

Mantan Dewan Pengawas LKBN ANTARA itu menilai pendekatan tersebut mendorong perubahan paradigma Polri, dari institusi yang semata menjalankan fungsi penegakan hukum menjadi mitra masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Menurut Boni, pendekatan tersebut juga memungkinkan Polri memandang berbagai gerakan sosial, termasuk aksi buruh dan demonstrasi masyarakat, sebagai bagian dari ekspresi kebebasan dalam sistem demokrasi.

Ia menilai kepercayaan dan hubungan yang dibangun Polri dengan masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik.

Boni kemudian menyinggung dampak pendekatan tersebut terhadap stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, pemerintah tidak perlu memandang setiap gerakan sosial sebagai ancaman terhadap keberlangsungan pemerintahan apabila aspirasi masyarakat dapat dikelola dalam koridor demokrasi.

“Pemerintahan Prabowo-Gibran tidak perlu cemas dengan yang namanya social uprising karena Polri bisa diandalkan sebagai katalisator yang menjamin gerakan sosial macam apapun hanyalah ekspresi kebebasan sipil dalam demokrasi, bukan gerakan makar atau upaya penggulingan pemerintahan,” lanjut akademisi yang pernah mengenyam pendidikan di Jerman dan Amerika Serikat tersebut.