Sikap Jokowi soal Gibran Kembali Disorot, Erma Yulihastin: Tak Ada Sama Sekali Rasa Bersalah atau Minimal Mengakui

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Peneliti BRIN Prof Erma Yulihastin kembali menyoroti sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI.

Sorotan itu disampaikan Erma setelah mencermati wawancara Jokowi dengan Bocor Alus Politik Tempo. Menurut Erma, Jokowi dalam wawancara tersebut lebih banyak membantah tudingan yang disampaikan pewawancara dan mengatasnamakan demokrasi.

“Semua dibantah dan selalu mengatasnamakan demokrasi,” kata Erma dalam akun X, dikutip Sabtu (29/8/2026).

Namun, Erma menilai ada persoalan lain yang justru luput dari pernyataan Jokowi. Ia mengaku kecewa karena tidak melihat adanya rasa penyesalan Jokowi terkait perjalanan politik Gibran hingga menduduki posisi wakil presiden.

Menurut Erma, Jokowi setidaknya dapat mengakui apabila terdapat persoalan mengenai kapasitas putranya untuk menduduki jabatan tersebut.

“Ada satu hal yang paling mengecewakan, yaitu tak ada sama sekali rasa bersalah atau minimal mengakui bahwa anaknya itu sebenarnya tidak layak dan tidak kompeten,” ungkap Erma.

Pernyataan tersebut kembali membuka perdebatan mengenai perjalanan politik Gibran hingga terpilih sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.

Nama Gibran sebelumnya memang kerap dikaitkan dengan dukungan politik Jokowi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pernyataan Jokowi mengenai sikap politiknya menjelang Pemilu 2024.

Saat itu, Jokowi secara terbuka menyatakan akan melakukan cawe-cawe politik. Ia menjelaskan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses Pilpres 2024 berjalan baik dan tidak menimbulkan gejolak yang membahayakan bangsa dan negara.

Jokowi juga menyebut cawe-cawe tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moralnya sebagai presiden dalam menghadapi masa transisi kepemimpinan nasional pada 2024.

Di tengah polemik tersebut, Erma mempertanyakan kemampuan sistem demokrasi dan partai politik dalam menghasilkan figur yang dinilai kompeten untuk memimpin Indonesia.

“Ayolah, 280 juta orang Indonesia, masa iya demokrasi tak bisa memunculkan yang benar-benar kompeten? Itu parpol-parpol gunanya apa sih?” lanjut dia.

Sorotan Erma menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai hubungan antara kekuasaan, proses demokrasi, serta perjalanan politik Gibran menuju kursi wakil presiden.

Sementara itu, Jokowi dalam berbagai kesempatan sebelumnya menegaskan keterlibatannya dalam dinamika politik 2024 dilakukan dalam konteks tanggung jawab sebagai kepala negara dan bukan semata untuk kepentingan pribadi.

(zak/fajar)