Jangan Berharap DPR Makzulkan Gibran, Ferdinand: KIM Bikin Selamat Sampai 2029

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Politikus Ferdinand Hutahaean mengaku pesimis DPR RI bakal memproses wacana pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, meski polemik dokumen penyetaraan pendidikan sang Wapres kembali mencuat usai pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ferdinand menilai peta kekuatan di Senayan yang didominasi oleh koalisi pendukung Presiden Prabowo Subianto membuat langkah pemberhentian Gibran hampir mustahil direalisasikan. Para anggota parlemen diyakini lebih memilih menjaga stabilitas politik pemerintahan ketimbang mengambil risiko.

Ferdinand mengimbau masyarakat untuk realistis dan tidak menggantungkan harapan pada pergerakan anggota dewan terkait persoalan tersebut.

“Saya mau menjawab bahwa jangan pernah berharap bahwa DPR RI akan membahas tentang pemakzulan Gibran Raka Buming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden,” ujar Ferdinand, dikutip dari fajar.co.id, Minggu (11/10/2026).

Politikus kawakan itu menjelaskan bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang menguasai mayoritas kursi parlemen dipastikan menolak skenario pemakzulan demi membentengi jalannya roda pemerintahan Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan.

“Maka mereka tidak akan mungkin mengajukan pemakjulan Gibran karena tentu akan berdampak secara stabilitas politik kepada pemerintahan Prabowo Subianto,” tukasnya.

“Maka saya meyakini Koalisi Indonesia Maju akan memilih tidak memakjulkan Gibran, tetapi 2029 akan meninggalkan Gibran,” tegas Ferdinand.

Selain faktor dominasi koalisi, Ferdinand menyebut ketakutan akan trauma politik masa lalu menjadi alasan kuat jajaran politikus Senayan enggan bermanuver ekstrem. Ia mengungkit peristiwa penyerbuan rumah sejumlah legislator oleh massa aksi pada tahun sebelumnya sebagai pengingat.

“Bisa saja bukan Gibran yang jatuh tetapi anggota DPR yang jatuh duluan. Kita ingat tahun lalu bagaimana kediaman beberapa anggota DPR kita diserbu oleh masyarakat,” ucapnya.

“Maka sekali lagi saya katakan jangan pernah berharap DPR hari ini akan mengajukan pemajulan Gibran,” imbuhnya.

Ia bahkan meragukan fraksi di luar pemerintahan seperti PDIP maupun PKS bakal berani mengambil tindakan hukum formal seperti mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI.

“Elitnya mungkin akan bicara, menyarankan Gibran mundur, tahu, malu, apa segala macam, tetapi secara gerakan politik tidak akan pernah mereka lakukan itu,” jelas Ferdinand.

Melihat kalkulasi politik yang ada, Ferdinand menyarankan masyarakat untuk mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari polemik ini dalam menentukan pilihan pada kontestasi politik mendatang.