Gibran Terancam Dimakzulkan, Saidiman Ahmad Ungkap Ujian Berat Prabowo

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, meragukan Presiden Prabowo Subianto akan membiarkan manuver politik yang berujung pada pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Saidiman, wacana pemakzulan yang mengemuka setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik penyetaraan pendidikan menengah Gibran berpotensi menguji soliditas elite politik pendukung Prabowo.

Ia menilai, langkah pemakzulan bukan sekadar persoalan posisi Gibran sebagai wakil presiden. Jika proses tersebut benar-benar bergulir, hal itu dapat menjadi indikasi adanya keretakan dalam konsolidasi kekuatan politik yang selama ini menopang pemerintahan Prabowo.

“Dari delapan partai di parlemen, tujuh di antaranya adalah partai pemerintah. Hanya satu yang berjarak, itu pun enggan menyebut dirinya oposisi,” ujar Saidiman dalam analisisnya.

Komposisi tersebut, menurut dia, membuat peluang pemakzulan sangat berkaitan dengan sikap partai-partai yang berada di lingkaran kekuasaan.

Saidiman mempertanyakan apakah Prabowo akan menghendaki atau justru membiarkan konsolidasi politik yang telah dibangun selama ini mengalami keretakan.

Ia merujuk pada kecenderungan Prabowo dalam dua tahun terakhir yang berupaya merangkul berbagai kekuatan politik. Presiden, kata dia, berusaha menjaga agar partai-partai pendukung tetap berada dalam barisan pemerintahan.

Upaya itu terlihat dari kecenderungan mempertahankan, bahkan menambah, jatah menteri dari partai politik. Ketika ada menteri yang diganti, terutama mereka yang memiliki basis politik, penggantian tersebut kerap diikuti pemberian posisi baru.

Pola tersebut, menurut Saidiman, menunjukkan bahwa Prabowo menempatkan stabilitas koalisi sebagai salah satu prioritas politiknya.

Legitimasi Prabowo Tergerus

Di sisi lain, Saidiman menyoroti penurunan legitimasi politik Prabowo di tingkat akar rumput dalam beberapa bulan terakhir.

Ia menyebut survei opini publik menunjukkan tingkat persetujuan terhadap kinerja dan kebijakan Presiden merosot ke kisaran 40–50 persen, yang disebutnya sebagai titik terendah.

Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri bagi Prabowo. Sebab, jika penurunan dukungan di masyarakat turut diikuti melemahnya dukungan elite politik, posisi politik Presiden akan menghadapi tekanan yang lebih besar.

Menurut Saidiman, legitimasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh penerimaan masyarakat, tetapi juga oleh soliditas kekuatan politik yang menopangnya.

Karena itu, ia meragukan Prabowo akan membiarkan partai-partai pendukungnya mengambil langkah politik yang dapat membuka jalan bagi pemakzulan Gibran.