Dede Budhyarto Kritik Rocky Gerung soal Saran Gibran Mundur

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Mantan Komisaris Independen PT PELNI, Dede Budhyarto, mengkritik pernyataan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung, yang menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri untuk mencegah potensi gejolak di masyarakat.

Kritik tersebut muncul setelah Rocky menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan yang mempersoalkan dokumen pendidikan Gibran. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan SMA atau sederajat dalam perkara tersebut.

Melalui akun X pribadinya, Dede menilai Rocky semestinya lebih berhati-hati menyampaikan pandangan, terutama karena kini berada di lingkungan pemerintahan.

“Sebagai anggota Watimpres, Rocky Gerung seharusnya lebih berhati-hati saat berbicara di podcast omon omon, terlebih ketika menyebut Wapres sebaiknya mengundurkan diri,” tulis Dede, dikutip Sabtu (10/10/2026).

Dede menilai publik tengah memperhatikan sikap Rocky sejak bergabung dengan lingkaran pemerintahan. Menurutnya, pernyataan mengenai posisi Wakil Presiden justru berpotensi memicu kritik, alih-alih menunjukkan kehati-hatian dalam menyampaikan pandangan.

Ia kemudian membandingkan pernyataan Rocky dengan sikap Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang memilih tidak berkomentar mengenai polemik Gibran.

Dede menilai sikap Yusril dapat menjadi pengingat bagi Rocky untuk mempertimbangkan posisinya sebagai bagian dari pemerintahan.

“Menko Yusri mengingatkan terkait putusan MK, bahwa dalam kabinet tidak elok mengomentari Wakil Presiden. Mungkin itu juga teguran bagi Rocky: jangan sampai lupa bahwa dirinya kini berada di dalam pemerintahan,” tandasnya.

Yusril Pilih Menjaga Etika sebagai Anggota Kabinet

Sebelumnya, Yusril menyatakan tidak berada pada posisi yang tepat untuk memberikan komentar mengenai persoalan yang menyangkut Gibran. Meski memiliki latar belakang hukum tata negara, ia memilih menjaga etika sebagai anggota kabinet.

“Saya sendiri walaupun selama ini belajar hukum tata negara, tetapi saya merasa tidak pada posisi berkomentar pada persoalan ini,” kata Yusril di hadapan wartawan di Gedung Trinity, Jakarta, dikutip Sabtu (10/10/2026).

Yusril menjelaskan, hubungan kerja dalam pemerintahan menjadi salah satu pertimbangannya untuk tidak memberikan pandangan terbuka mengenai persoalan yang melibatkan Wakil Presiden.

“Saya ini anggota kabinet ya, beliau ini juga anggota kabinet. Bagaimanapun pak presiden dan pak wakil presiden itu atasan kami,” lanjutnya.