Beredar Pesan Berantai soal Wapres Gibran Mundur Usai Salat Jumat, Nama Budi Arie Terseret

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Pesan berantai yang mencatut nama organisasi relawan pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), PROJO, dan Ketua Umumnya Budi Arie Setiadi beredar di tengah publik.

Pesan tersebut memuat klaim bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mengundurkan diri dari jabatannya setelah salat Jumat, 9 Oktober 2026.

Dalam pesan yang beredar dalam bentuk tangkapan layar itu, isu pengunduran diri Gibran juga dikaitkan dengan pertemuan Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto.

Pesan tersebut turut memuat klaim mengenai pembagian tiga kursi menteri kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Nama Budi Arie disebut dalam pesan itu dengan narasi seolah-olah telah bertemu Jokowi dan membahas situasi politik terbaru, termasuk perkembangan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, pesan tersebut tidak mencantumkan sumber resmi maupun keterangan yang dapat diverifikasi.

PROJO kemudian mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mempercayai informasi yang beredar melalui pesan berantai tersebut.

“Klaim mengenai Gibran akan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden maupun isu PSI memperoleh tiga kursi menteri juga tidak boleh langsung dipercaya hanya berdasarkan tangkapan layar atau pesan WhatsApp yang sumbernya tidak jelas,” kata PROJO dalam keterangan resminya, Kamis (8/10/2026).

PROJO meminta masyarakat melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menyebarkan informasi tersebut.

“Masyarakat diimbau tidak ikut menyebarkan pesan tersebut sebelum melakukan verifikasi melalui kanal resmi pemerintah, lembaga negara, maupun pernyataan resmi pihak-pihak yang namanya dicatut,” sambung keterangan tersebut.

PROJO Ingatkan Potensi Kegaduhan Politik

PROJO menilai penyebaran informasi politik tanpa sumber yang jelas dapat memengaruhi opini publik dan memicu kegaduhan.

Organisasi tersebut meminta masyarakat, khususnya jaringan pendukung PROJO, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya.

“Karena itu, masyarakat, khususnya jaringan pendukung PROJO, diminta tetap tenang dan tidak mudah terpancing oleh informasi yang sengaja dirancang untuk memicu keresahan maupun konflik politik,” tegasnya.

PROJO juga menekankan bahwa isu terkait pergantian pejabat negara, pengunduran diri Wakil Presiden, maupun perubahan susunan kabinet bukanlah perkara yang dapat dipastikan melalui pesan anonim.

Menurut PROJO, setiap perubahan dalam struktur pemerintahan memiliki mekanisme dan prosedur ketatanegaraan yang harus dilalui.

Karena itu, informasi mengenai hal tersebut semestinya disampaikan melalui kanal resmi pemerintah, lembaga negara, atau pernyataan langsung dari pihak yang berwenang.