Made Supriatma Kritik Keras Wajib Militer ASN: Jangan Bunuh Pencipta Kemakmuran Demi Rezim Militeristik!

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Kebijakan yang mewajibkan pelatihan militer bagi para pegawai negara mendapat kritik tajam dari peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute, Made Supriatma. Ia mempertanyakan relevansi dan efektivitas pembinaan berkonsep militerisasi terhadap sipil di tengah perubahan lanskap pertahanan global.

Made menilai, Indonesia sebenarnya sudah memiliki postur pertahanan dan keamanan yang sangat memadai tanpa harus memaksakan sipil mengenakan seragam militer.

“Sampai kapan? Mengapa hanya untuk menjadi pegawai negara, orang harus menjalani pelatihan militer? Apakah tidak cukup satu juta lebih tentara di negeri ini? Setengah juta polisi bersenjata? Jutaan paramiliter seperti Hansip atau Wanra?” ujar Made Supriatma dikutip fajar.co.id dari akun media sosialnya, Rabu (30/9/2026).

Menurut Made, pola perang dan doktrin pertahanan negara di era modern telah bergeser secara drastis. Tantangan zaman saat ini tidak lagi sekadar mengandalkan kekuatan fisik dan kedisiplinan baris-berbaris, melainkan penguasaan teknologi dan kemampuan berpikir bebas.

Ia mencontohkan dinamika Perang Ukraina yang justru didominasi oleh peran aktif para inovator muda dari kalangan sipil.

“Perang di Ukraina dilakukan oleh anak-anak muda, perempuan muda yang bikin perusahaan drone, para programmer, dan orang-orang bebas yang tidak bisa menembak, tidak cakap baris berbaris, yang ototnya lemas karena kebanyakan duduk,” paparnya.

Oleh karena itu, Made menyayangkan jika potensi dan bakat anak-anak muda Indonesia harus terkikis oleh pola pelatihan yang serba seragam dan kaku.

“Sampai kapan kita membiarkan anak-anak muda kita tidak bisa mengembangkan dirinya? Membunuh bakat-bakat yang seharusnya tumbuh membela negara ini?” tegas pakar politik dan militer tersebut.

Lebih jauh, Made menekankan bahwa pondasi utama dari militer yang kuat adalah perekonomian yang kokoh, di mana hal itu disokong penuh oleh produktivitas sektor sipil.

“Sebuah negara itu hebat kalau kaum sipilnya bisa bekerja dengan baik, bisa mengembangkan usahanya, bisa menumbuhkan ekonomi. Mereka bisa menciptakan kemakmuran sehingga bisa bayar pajak. Dari situlah kita membangun militer yang kuat,” jelasnya.

Ia mengingatkan bahaya memaksakan doktrin militerisme atau kedisiplinan kaku ala “disiplin kadaver” terhadap para pencipta kemakmuran ekonomi. Menurutnya, pemaksaan itu hanya akan mematikan daya kritis dan kreativitas yang dibutuhkan bangsa.

“Lalu apa jadinya kalau kita justru memiliterisasi mereka yang justru menciptakan kemakmuran? Hanya mereka yang taat komando, disiplin kadaver (mayat, istilah Jenderal Nasution), tanpa boleh berpikir bebas? Jangan bunuh para pencipta kemakmuran hanya untuk menegakkan rejim militeristik!” pintanya.