Miskin Terstruktur Beneran Ada? Diaspora Indonesia Soroti Ketimpangan, Bandingkan 10 Orang Terkaya RI vs Belanda

PORTALUTAMA.NET, MAKASSAR — Unggahan di media sosial Threads soal “gelombang protes terbesar datang dari diaspora” kembali memicu diskusi publik. Cuitan akun @silmiluthfia yang menyebut “baru sadar kalau miskin secara terstruktur itu beneran ada” viral dan mendapat 2,1 ribu likes.

Menanggapi hal tersebut, Dimas Budi Prasetyo, penulis dan diaspora Indonesia di Belanda yang juga alumni UGM, menyebut fenomena itu sangat relate dengan pengalamannya hidup di negara dengan sistem yang dirasakan manfaatnya oleh banyak orang.

“Ini relate sekali, terutama untuk saya yang merasakan bagaimana ketika hidup di negara yang sistemnya benar-benar dirasakan manfaatnya bagi banyak orang, tidak hanya segelintir saja,” ujar Dimas melalui akun media sosialnya, dikutip fajar.co.id, Selasa (1/9/2026).

Bandingkan Kekayaan Konglomerat RI vs Belanda

Dimas menyoroti besarnya ketimpangan di Indonesia. Ia mencontohkan perbandingan kekayaan 10 orang terkaya di Indonesia dengan 10 orang terkaya di Belanda.

“Kalian tahu tidak, 10 orang terkaya di Indonesia jika diadu duitnya dengan 10 orang terkaya di Belanda, kekayaan konglomerat Indonesia jauh lebih banyak? Tahu jumlahnya berapa? Hampir dua kali lipat! Kalian bisa googling, di sana tertera jelas nama-nama konglomerat itu,” katanya.

Namun di sisi lain, ia mempertanyakan jumlah orang miskin di Indonesia. “Saya tidak mau bandingin dengan Belanda, karena bakal ngenes sekali. Ini yang mau saya bahas, ketimpangan antara si kaya dan si miskin yang luar biasa sekali.”

SDA Mengalir ke Oligarki

Menurut Dimas, sumber daya alam Indonesia yang melimpah tidak dinikmati secara adil oleh rakyat. Ia mencontohkan Papua dengan emasnya, Kalimantan dengan batu bara, dan Sulawesi dengan nikel.

“Kekayaan luar biasa itu semua mengalir ke kantong-kantong oligarki, konglomerat, pejabat-pejabat, dan kroni-kroninya. Kita, rakyat menengah ke bawah, hanya dapat ampasnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kebijakan pemerintah, yang mana mereka saling kongkalikong,” tegasnya.

Ia juga menyoroti beban pajak. “Kita yang menopang negara dengan pajak, yang mana pendapatan negara 80% lebih berasal dari pajak. Negara dengan sumber daya luar biasa, tapi pendapatannya malakin rakyat.”

Dimas lantas membandingkan dengan negara lain. “Kalian tidak mau lihat negara-negara Timur Tengah yang warganya makmur karena minyak? Tidak usah jauh-jauh, tengok negara tetangga Brunei saja.”

Ia menyebut kondisi ini sebagai “kemiskinan dan kebodohan struktural”.

“Ketika orang dipajakin sampai hampir 50% tapi rela, karena tahu pajak itu akan balik ke rakyat secara merata. Melalui subsidi yang rata, fasilitas publik yang baik, kualitas pendidikan yang mumpuni. Sungguh beberapa orang ini lucu sekali. Dimiskinkan secara struktural, tetapi kemudian memuja hanya karena dapat bansos,” pungkasnya.