Ray Rangkuti Baca Ucapan Budi Arie sebagai Sinyal Kubu Jokowi Siapkan Jalan Politik Berbeda dari Prabowo

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum Pemilu 2029 dapat dibaca sebagai sinyal awal kubu Joko Widodo (Jokowi) untuk menyiapkan langkah politik di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Ray, pernyataan Budi Arie dapat disebut sebagai soft deklarasi mengenai kemungkinan kubu Jokowi berpisah jalan dengan Prabowo pada Pilpres 2029.

“Ini semacam pradeklarasi bahwa Pak Jokowi siap berpisah dengan Pak Prabowo tahun 2029 yang akan datang,” kata Ray dalam diskusi pada Jumat (28/8/2026).

Ray juga menyoroti potongan video pernyataan Budi Arie yang beredar di publik. Ia menilai bagian yang muncul justru memuat pernyataan substantif mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum 2029.

“Sebab yang dipotong sebenarnya video yang menurut saya paling substantif, tapi juga paling berbahaya,” ujar Ray.

Polemik tersebut bermula dari pernyataan Budi Arie dalam sebuah forum ketika ia duduk di samping Jokowi. Saat itu, Budi Arie menyebut insting politiknya melihat kemungkinan perubahan situasi yang lebih cepat dari Pemilu 2029.

Ia juga menyinggung kemungkinan terjadinya “patahan sejarah” seperti percepatan Pemilu 1999 setelah perubahan politik pada akhir 1990-an. Pernyataan itu kemudian memicu spekulasi mengenai kemungkinan perubahan politik nasional sebelum 2029.

Ray Sebut Kubu Jokowi Punya Amunisi Politik

Terlepas dari klarifikasi Budi Arie yang menyebut pernyataannya sebagai analisis pribadi, Ray melihat ucapan tersebut dalam konteks dinamika politik menuju Pemilu 2029.

Ray menilai kubu Jokowi memiliki sejumlah modal politik sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Karena mereka punya amunisi. Mereka menganggap ini mungkin saatnya deklarasi, meskipun masih soft deklarasi terhadap kekuasaan yang dalam hal ini Pak Prabowo,” kata Ray.

Ray kemudian mengaitkan analisisnya dengan sejumlah hasil survei yang menunjukkan perubahan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Salah satunya survei Tempo Data Science yang dilakukan pada 31 Juli-11 Agustus 2026 terhadap 1.260 responden di 38 provinsi. Survei tersebut mencatat tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 37 persen.

Angka itu terdiri atas 34 persen responden yang menyatakan puas dan 3 persen sangat puas. Sebaliknya, 62 persen responden menyatakan tidak puas.

Tren tersebut juga menunjukkan penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Pada Desember 2025, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat 75 persen, kemudian turun menjadi 58 persen pada Maret 2026 dan 37 persen pada Agustus 2026.