Mahasiswa di Makassar Tuntut RUU Perampasan Aset hingga Desak TNI Kembali ke Barak

PORTALUTAMA.NET, MAKASSAR — Puluhan mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menggelar aksi unjuk rasa di pertigaan Jalan Sultan Alauddin-AP Pettarani, Kecamatan Tamalate, Makassar, Jumat (28/8/2026) sore.

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Unismuh Satu itu membawa sejumlah tuntutan.

Mulai dari persoalan anggaran pendidikan dan kesehatan, penolakan terhadap pengalihan APBD untuk proyek strategis nasional (PSN), hingga desakan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Bukan hanya itu, mereka juga memprotes keterlibatan TNI dalam ruang sipil dan meminta agar fungsi utama TNI dikembalikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenakan almamater biru, massa secara bergantian menyampaikan orasi dari tengah pertigaan yang menjadi titik aksi.

Penutupan sebagian ruas jalan membuat arus kendaraan dari Jalan Sultan Alauddin menuju Jalan AP Pettarani tersendat. Kemacetan pun terjadi di sekitar lokasi.

Sejumlah personel kepolisian tampak berjaga untuk mengamankan jalannya aksi sekaligus mengatur arus lalu lintas yang terdampak.

Pengalihan Anggaran Pendidikan untuk MBG

Presiden Mahasiswa Unismuh Makassar, Andi Rama Ramadhan (24), mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi atas sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dikritisi secara terbuka.

Menurutnya, persoalan anggaran pendidikan menjadi salah satu isu utama yang dibawa dalam aksi tersebut.

“Salah satu poin yang terbesar adalah bagaimana kemudian saat ini anggaran pendidikan yang kemudian sebagian besar dialikan ke makan bergizi gratis,” ujar Andi Rama kepada awak media di lokasi.

Rama menegaskan bahwa perubahan alokasi anggaran tersebut berpotensi memengaruhi pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat.

“Karena kurangnya basis yang kemudian diberikan oleh pemerintah karena akibat adanya pemindahan anggaran pendidikan ke anggaran makanan bergizi gratis,” jelasnya.

Ia menilai pemerintah tetap harus memastikan kebutuhan pendidikan masyarakat tidak terpinggirkan oleh kebijakan anggaran lainnya.

Tuntut RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Selain persoalan pendidikan, mahasiswa juga menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu tuntutan utama.

Mereka menagih komitmen pemerintah dan DPR RI dalam menindaklanjuti regulasi yang selama ini didorong berbagai kelompok masyarakat sebagai instrumen pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara.

“Berikutnya terkait bagaimana perempasan aset yang kemudian telah diperjuangkan oleh teman-teman di Pati, yang setelah disetujui oleh Wakil Ketua DPR RI, kita ketahui bahwa saja janji tersebut adalah janji-janji kosong,” tegasnya.