Hadiah Sayembara Ijazah SMA Gibran Capai Rp1,05 Miliar, Ada Wakaf Tanah Rp700 Juta

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA – Hadiah sayembara untuk menunjukkan ijazah SMA/sederajat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini mencapai Rp1.051.050.000.

Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana, yang menjadi penyelenggara sayembara, mengatakan hadiah tersebut meningkat signifikan setelah ada pihak yang mewakafkan tanah senilai Rp700 juta.

“Per pagi ini, Rabu 19 Agustus 2026, hadiah Sayembara untuk menunjukkan Ijazah SMA/sederajat Gibran sudah menjadi Rp1.051.050.000, naik signifikan karena ada yang mewakafkan tanahnya dengan nilai Rp700 juta, dan sudah saya verifikasi,” kata Denny dalam keterangannya, Rabu (19/8/2026).

Denny menjelaskan, sayembara tersebut digelar sebagai bentuk dorongan agar aturan main dalam kontestasi Pilpres dihormati dan tidak disiasati.

Ia menilai persoalan persyaratan dalam kontestasi Pilpres perlu mendapat perhatian serius.

“Ada yang bilang, kenapa pakai sayembara sih? Agar banyak pihak terlibat memikirkan hal penting ini. Menjaga aturan main kontestasi Pilpres agar dihormati, tidak diakali. Syarat umur sudah diakali, mosok syarat pendidikan diakali lagi?” jelasnya.

Denny mengatakan langkah hukum terkait persoalan tersebut terus berjalan. Ia juga mengaku telah berulang kali menyampaikan argumentasi dari perspektif hukum tata negara.

Sementara terkait berbagai bantahan dari pihak yang berseberangan dengannya, Denny mengaku tidak ingin menanggapinya secara serius.

“Soal bantahan dari para buzzer dan termul … ya begitulah. Nggak perlu serius ditanggapi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Denny meminta Gibran maupun pihak yang membelanya untuk menunjukkan ijazah SMA/sederajat yang dimaksud.

Ia membandingkannya dengan sikap Gibran yang sebelumnya terbuka kepada publik dengan mengundang wartawan untuk melihat dan menunjukkan ijazah S1 miliknya.

“Kalau memang ada, kenapa dipersulit? Kecuali memang tidak ada, silakan berhenti (mundur), atau terpaksa kita dorong untuk diberhentikan (impeachment),” tegas Denny.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut pribadi Gibran, melainkan berkaitan dengan kehormatan etika dan konstitusi dalam kehidupan bernegara.

“Bukan karena soal pribadi Gibran, tetapi soal menjaga kehormatan etika dan konstitusi bernegara. Salam Integritas!” tandasnya.