Desil 9 dan 10 Berpotensi Tak Bisa Beli BBM Subsidi, Ini Link Cek Desil Kesejahteraan BPS dan Penjelasan Indikatornya

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Warga yang berada pada desil kesejahteraan sembilan atau sepuluh berpotensi tidak bisa lagi menikmati BBM subsidi. Kategori tersebut kini ramai dipertanyakan.

Desil kesejahteraan diketahui dicatatkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Ekonom Universitas Indonesia, Berly Martawardaya mendorong masyarakat mengecek desil kesejahteraannya.

“Sudahkah netizen mengecek ada di desil kesejahteraan berapa? Jika belum cek, maka sempatkan mampir ke: dtsen-form.bps.go.id,” tulis Berli dikutip dari unggahannya di X, Jumat (14/8/2026).

Pasalnya, kata dia, pemerintah telah mewacanakan desil kesejahteraan sembilan dan sepuluh tak bisa lagi menikmati BBM subsidi.

“Jika dikatagorikan sebagai desil 9 atau 10, maka berpotensi tidak termasuk yang bisa beli Pertalite dan terima bansos,” ungkapnya.

Berly pun skeptis dengan kategori desil kesejahteraan tersebut. Menanyakan apa bisa masyarakat menyanggah merasa tak puas dengan kategori yang didapat.

“Penasaran apa ada mekanisme banding buat yang tidak puas dengan penetapan BPS,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, ada sejumlah data yang digunakan BPS dalam analisa penetapan desil kesejahteraan. Adapun datanya sebagai berikut:

• DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional)
• DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
• Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi)
• P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
• Data Kependudukan (SIAK)

Selain itu, ada sejumlah penilaian tingkat kesejahteraan desil, yakni sebagai berikut:

• Kondisi fisik rumah (lantai, dinding, atap)
• Sumber air minum dan fasilitas sanitasi
• Daya kapasitas listrik rumah tangga
• Kepemilikan aset bergerak dan tidak bergerak (tanah, kendaraan)
• Status dan jenis pekerjaan utama anggota keluarga
• Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan
• Jumlah anggota keluarga atau tanggungan rumah tangga
• Pengeluaran konsumsi pangan dan non-pangan per rumah tangga
• Status kesehatan dan kepemilikan jaminan sosial / kepesertaan BPJS

“Apa ada faktor yang perlu ada tapi tidak masuk? Atau sebaliknya yang ada di list tapi tidak cocok?” ungkapnya.

Wacana Pembatasan BBM Subsidi

Pemerintah berencana membatasi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis subsidi seperti Ron 90 atau Pertalite.

Hal tersebut mengemuka usai Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia pada Selasa (11/8/2026).

“Sedang kita pelajari sistemnya,“ kata Purbaya usai bertemu dengan Bahlil di Kantor Kemenkeu.

Saat ini, bendahara negara tersebut mengatakan telah meninjau sistem Pertamina. Apakah bisa melaksanakan atau tidak.

“Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan gitu,” ujar Purbaya.

Walau demikian, Purbaya tak mendetail, kapan pembatasan tersebut diberlakukan.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah berupaya agar subsidi tepat sasaran. Selama ini, menurutnya masih banyak orang kaya yang disubsidi.

“Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi,” ucapnya.

Dia memberi gambaran, Pertalite hingga kini masih bisa dinikmati golongan desil 9 dan 10. Masyarakat kelas atas atau kelompok dengan kesejahteraan ekonomi tertinggi.