Eufemisme Kekuasaan: Dari Kata ke Simbol

“Kala bahasa politik tak lagi hanya diucapkan, tetapi diwujudkan melalui simbol dan tindakan”

Oleh: Kasri Riswadi
(Peneliti Bahasa)

Suatu waktu, Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pernah melontarkan guyonan yang hingga kini masih terasa relevan. Menurutnya, ada empat kategori bangsa: sedikit bicara, sedikit bekerja; sedikit bicara, banyak bekerja; banyak bicara, banyak bekerja; dan banyak bicara, sedikit bekerja. Ketika ditanya di mana posisi Indonesia, Gus Dur terdiam sejenak sebelum menjawab, “Indonesia tidak termasuk keempatnya. Sebab di Indonesia, antara yang dibicarakan dan yang dikerjakan sering kali berbeda.”

Sindiran itu terasa hidup kembali dalam dinamika politik kita hari ini. Pernyataan “pulang ke Solo dan menjadi rakyat biasa” yang pernah disampaikan mantan Presiden Joko Widodo perlahan bergeser menjadi catatan politik yang kontras dengan perkembangan berikutnya. Kehadirannya kembali di ruang publik dengan mengenakan atribut Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai yang dipimpin putra bungsunya, memperlihatkan bahwa dalam politik, tindakan sering kali berbicara lebih keras daripada kata-kata.

Fenomena tersebut tidak semata-mata dapat dibaca sebagai manuver politik. Dari sudut pandang linguistik, ia menunjukkan bahwa tindakan juga dapat berfungsi sebagai bahasa. Apa yang tampak di hadapan publik merupakan bentuk eufemisme performatif, yakni penggunaan tindakan simbolik untuk menyampaikan pesan politik secara halus tanpa harus mengatakannya secara terus terang.

Bahasa yang Menjadi Tindakan

Selama ini eufemisme lebih dikenal sebagai pilihan kata yang memperhalus makna agar terdengar lebih dapat diterima. Namun, berbagai penelitian mengenai komunikasi politik menunjukkan bahwa eufemisme tidak hanya bekerja melalui bahasa verbal. Ia juga hadir melalui tindakan yang dirancang untuk menjaga legitimasi, mempertahankan citra, sekaligus meredam resistensi publik. Dalam politik kontemporer, eufemisme telah bergeser dari permainan diksi menjadi permainan simbol.

Dalam perspektif semiotika, simbol tidak pernah bersifat netral. Setiap simbol merupakan tanda (sign) yang memproduksi makna bahkan sebelum satu kalimat diucapkan. Jaket partai, panggung bersama elite politik, kunjungan ke daerah, hingga foto yang sengaja dipublikasikan bukan sekadar dokumentasi aktivitas. Semua itu merupakan sistem tanda yang membentuk persepsi publik mengenai posisi, kedekatan, dan arah politik seseorang.

Di sinilah kekuasaan bekerja melalui bahasa visual. Seorang tokoh politik tidak perlu lagi mengumumkan keberpihakannya secara eksplisit. Simbol-simbol yang dikenakannya telah berbicara mewakili dirinya. Aktivitas yang dibingkai sebagai “silaturahmi”, “memberikan motivasi kepada kader”, atau “kunjungan biasa” dapat berfungsi sebagai eufemisme yang menghaluskan aktivitas partisan sehingga tampak sebagai kegiatan sosial yang lumrah. Bahasa tidak lagi hanya keluar dari mulut, tetapi juga diproduksi melalui tindakan yang dipentaskan di ruang publik.