Di Tengah Seruan Efisiensi, Maraton Lawatan Luar Negeri Prabowo Dipertanyakan

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026 menjadi perhatian publik. Dalam rentang itu, Prabowo tercatat melakukan sedikitnya 34 kunjungan ke 25 negara.

Agenda tersebut membentang dari kawasan Asia, Timur Tengah, Eropa hingga Amerika Latin, dengan misi yang diklaim berfokus pada diplomasi ekonomi, pertahanan, dan ketahanan pangan.

Pemerintah berulang kali menegaskan bahwa lawatan tersebut membuahkan hasil. Sejumlah komitmen investasi asing, penguatan kerja sama pertahanan, hingga peluang kolaborasi di sektor pangan disebut menjadi capaian dari diplomasi yang dilakukan langsung oleh kepala negara.

Namun, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah dan tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat, frekuensi kunjungan luar negeri itu memantik pertanyaan. Apakah manfaat yang diperoleh sebanding dengan biaya yang harus ditanggung negara?

Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Subarsono, menilai tingginya intensitas perjalanan tersebut tak dapat dilepaskan dari konsekuensi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut dia, setiap kunjungan kepala negara melibatkan biaya yang tidak kecil, mulai dari transportasi, pengamanan, hingga dukungan protokoler.

“Frekuensi kunjungan yang tinggi ini tentu saja memiliki implikasi finansial terhadap APBN kita di tengah seruan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran dan mengurangi kunjungan ke luar negeri,” ujar Subarsono, seperti dikutip dari laman resmi UGM, Senin, 15 Juni 2026.

Bagi Subarsono, persoalan itu bukan semata soal nominal anggaran. Ia melihat ada dimensi simbolik yang tak kalah penting, yakni keteladanan seorang pemimpin. Dengan merujuk pada ajaran Ki Hajar Dewantara, ia mengatakan bahwa seorang pemimpin idealnya menjadi contoh dalam menjalankan kebijakan yang ditetapkannya sendiri.

“Kalau kita pinjam teorinya Ki Hajar Dewantara, seorang pemimpin itu perlu ing ngarso sung tulodho, yang berarti di depan harus memberi teladan,” katanya. Fenomena maraknya perjalanan ke luar negeri, menurut dia, dapat dibaca publik sebagai ketidaksinkronan antara seruan efisiensi dan praktik yang dijalankan di level kepemimpinan.

Meski demikian, Subarsono menilai absennya presiden secara fisik dari dalam negeri tidak serta-merta membuat roda pemerintahan berhenti. Dalam sistem pemerintahan modern, kata dia, pengawasan dan koordinasi masih dapat dilakukan melalui berbagai perangkat teknologi informasi.