Sinyal Duet Prabowo-AHY di Pilpres 2029, Nasib Gibran bin Jokowi?

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai sulit diabaikan dalam pembicaraan mengenai Pemilihan Presiden atau Pilpres 2029. Posisi Gibran sebagai orang nomor dua di pemerintahan membuat langkah politiknya menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam membaca peta kontestasi mendatang.

Pengamat politik Hendri Satrio menilai posisi Gibran tidak dapat dilepaskan dari strategi politik ayahnya, Joko Widodo. Menurut Hendri, Presiden ke-7 RI itu dikenal memiliki lebih dari satu rencana politik untuk menghadapi perkembangan situasi.

“Saya rasa juga dia itu kan selalu punya banyak rencana. Enggak pernah dia punya satu rencana,” kata Hendri dikutip pada Kamis (10/9/2026).

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa konfigurasi Pilpres 2029 masih jauh dari final. Gibran dapat menjadi salah satu figur yang didorong untuk maju sebagai calon presiden. Namun, pada saat yang sama, konfigurasi lain juga terbuka, termasuk kemungkinan munculnya pasangan Prabowo Subianto-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY, yang kini menjabat Ketua Umum Partai Demokrat, memiliki modal politik untuk masuk dalam pembicaraan mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden. Salah satu skenario yang belakangan diperbincangkan ialah kemungkinan AHY mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2029.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai peluang tersebut masih terbuka. Namun, ia melihat konfigurasi itu akan sangat bergantung pada dinamika politik, termasuk langkah Jokowi dan Gibran.

Menurut Ray, posisi Gibran menjadi salah satu variabel penting karena ada kemungkinan Jokowi kembali mendorong putranya dalam kontestasi politik nasional.

Dalam membaca dinamika tersebut, Ray juga menyoroti pidato AHY mengenai kekuasaan. Ia menilai pernyataan AHY tentang batas kekuasaan dapat dibaca dalam konteks persiapan menuju Pilpres 2029.

“Bahasa moral soal kekuasaan bukan punya seseorang dan bukan selamanya dari dia tentu ada kaitan dengan kontestasi menuju 2029,” kata Ray.

Dalam pidatonya, AHY mengingatkan bahwa kekuasaan bukan sesuatu yang dapat dimiliki seseorang tanpa batas. Ia menyebut jabatan politik sebagai amanah rakyat yang memiliki masa berlaku.

“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih,” ujar AHY.

Ray kemudian menghubungkan pernyataan tersebut dengan dinamika politik menuju 2029. Menurut dia, pesan mengenai batas kekuasaan dapat memiliki relevansi dengan perebutan pengaruh dan penyusunan konfigurasi pasangan calon presiden dan wakil presiden.