Seperti Jokowi, Gibran Makin Dihujat Malah Bisa Jadi Presiden, Politikus Senior Golkar Ungkap Strateginya

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Politikus senior Partai Golkar, Ridwan Hisjam, menilai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum tentu merugikan posisi politik putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut. Sebaliknya, kontroversi yang terus bergulir justru dinilai membuat nama Gibran semakin dikenal publik dan berpotensi mendongkrak elektabilitasnya.

Menurut Ridwan, dalam politik, intensitas pemberitaan dan perbincangan publik dapat meningkatkan popularitas seorang tokoh, terlepas dari apakah sorotan tersebut bernada positif atau negatif. Adapun citra dan penilaian masyarakat terhadap tokoh bersangkutan, kata dia, masih dapat dibentuk melalui proses komunikasi politik.

“Situasi seperti ini belum tentu menjatuhkan nama Gibran. Malah menaikkan, kalau saya lihat dari sisi politik,” ujar Ridwan dalam program Bola Liar yang tayang di kanal YouTube Kompas TV, dikutip pada Selasa (20/10/2026).

“Terkenal nama Gibran sekarang. Semua rakyat Indonesia mengenal nama Gibran. Masalah baik buruk itu urusan poles-memoles,” katanya.

Pernyataan Ridwan muncul ketika polemik persyaratan pendidikan Gibran kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan atas gugatan terkait syarat pendidikan calon wakil presiden pada Selasa (6/10/2026).

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO). Artinya, perkara tersebut tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan formil, bukan putusan yang dengan sendirinya menyelesaikan seluruh perdebatan publik mengenai polemik ijazah Gibran.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat kelulusan sekolah menengah atas yang setara dengan SMA. Namun, Mahkamah juga menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden melalui perkara tersebut.

Putusan itu kemudian menjadi bagian dari perdebatan politik yang lebih luas. Sebagian pihak terus mempersoalkan latar belakang pendidikan Gibran, sementara pihak lain menyoroti batas kewenangan MK dalam menangani perkara tersebut.

Ridwan Singgung Dugaan Pemalsuan Dokumen

Ridwan juga menyinggung tuduhan mengenai dugaan pemalsuan dokumen surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran. Ia menilai tuduhan semacam itu tidak dapat diperlakukan sebagai fakta hukum tanpa adanya pembuktian yang konkret.

“Kalau memang pemalsuan ijazah memang masalah kan. Tapi ini kan tidak ada. Tidak ada pembuktian. Enggak ada pembuktiannya,” ujar Ridwan.

Ia kemudian mengaitkan polemik tersebut dengan meningkatnya perhatian publik terhadap Gibran. Menurut dia, kontroversi yang terus dibicarakan secara nasional justru membuat nama wakil presiden itu semakin sering muncul dalam percakapan politik.