Dua Tahun Prabowo-Gibran, Ini Delapan Kritikan Loyalis Jokowi

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Mantan Komisaris PT Pelni sekaligus loyalis Jokowi, Dede Budhyarto, memberikan pandangan terkait dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Diketahui, usia pemerintahan Prabowo-Gibran tepat menjadi dua tahun pada Selasa (20/10/2026). Di usianya yang kedua tahun itu, banyak evaluasi maupun apresiasi dari sejumlah pihak untuk memberi penilaian, termasuk Dede Budhyarto.

Dia menilai, selama dua tahun memimpin bangsa ini, memang belum cukup untuk menuntaskan semua persoalan bangsa, namun sudah cukup untuk menguji sejauh mana janji politik telah dilaksanakan dan direalisasikan.

“Dua tahun mungkin belum cukup menuntaskan semua persoalan, tetapi cukup untuk menguji: apakah janji sudah terasa di meja makan, ruang kelas, dan tempat kerja rakyat?” kata Dede Budhyarto, Selasa (20/10/2026).

Dede lantas memberikan sorotan khusus pada sektor ekonomi dengan memberikan sejumlah catatan.

Pertama, pertumbuhan 2025 sebesar 5,11 persen dan kuartal II 2026 5,29 persen masih jauh dari target 8 persen. Pekerjaan formal hanya sekitar 40,7 persen.

Kedua, Rupiah melemah sekitar 16–17 persen ke kisaran Rp18.050. IHSG anjlok 40 persen+ dan menjadi salah satu yang terlemah global di 2026. Moody’s outlook negatif. Pergantian Gubernur Bank Indonesia memunculkan keraguan independensi moneter.

Ketiga, defisit 2025 mencapai 2,92 persen. Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) besar, sementara transfer daerah tertekan.

Keempat, kemiskinan turun ke 8,07 persen dan pengangguran sekitar 4,65 persen, tetapi informal tetap ~59 persen. Kelas menengah menyusut dari puncak ~22–23 persen (2018) menjadi ~16,6 persen (2025).

Kelima, MBG diwarnai dugaan kerugian negara sekitar Rp10 triliun, kasus pengadaan motor listrik, dan keracunan lebih dari 50 ribu orang. Mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana termasuk tersangka.

Keenam, Indeks Persepsi Korupsi 2025 turun ke skor 34 (peringkat 109).

Ketujuh, survei beragam: Poltracking kepuasan 55,3 persen; SMRC approval Presiden Prabowo turun ke 44,5 persen dari 81,2 persen; Parameter Politik Indonesia 65,2 persen untuk Presiden Prabowo; CELIOS memberi skor rendah.

Kedelapan, penanganan bencana, terutama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung berbulan-bulan di Sumatera dan Kalimantan, dinilai lambat dan kurang efektif.

Pemerintah enggan menetapkan status bencana nasional meski dampak kesehatan (ratusan ribu kasus ISPA) dan asap lintas negara terasa.
Respons terhadap gempa di Flores juga mendapat kritik karena lambatnya pemulihan. Isu ini ikut menekan tingkat kepercayaan publik.