Soal Penyetaraan Ijazah Gibran, Tere Liye: Mau Jungkir Balik Kemendikbud Menjelaskan, Ini Anomali dan Akali Sistem

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA – Penulis ternama Indonesia sekaligus alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) turut menyuarakan kritik tajam terkait dokumen penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka.

Penilaian tersebut disampaikan Tere Liye merespons beredarnya salinan Surat Keterangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 9149/D.D1/KS/2019.

Dalam dokumen bertanggal 6 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen Sutanto atas nama Dirjen Dikdasmen tersebut, diterangkan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan “Grade 12” di UTS Insearch, Sydney, Australia pada tahun 2006.

Surat tersebut menyatakan bahwa yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia.

Menurut Tere Liye, fakta-fakta dalam proses penyetaraan pendidikan tersebut menunjukkan adanya kejanggalan atau anomali sistemik yang tidak wajar.

Soroti Ketiadaan Ijazah dan Perlakuan Khusus

Tere Liye menyoroti bahwa berkas yang diserahkan dalam proses penyetaraan hanya mencakup Certificate of Attendance, bukti pendaftaran, transkrip nilai, materi silabus kurikulum, serta durasi jam belajar.

“Mau jungkir balik Kemendikbud menjelaskannya, surat keterangan penyetaraan ini anomali,” tegas Tere Liye, dikutip fajar.co.id dari akun media sosialnya, Senin (5/10/2026).

Ia menyangsikan proses tersebut dapat berlaku sama jika diajukan oleh masyarakat umum tanpa latar belakang kekuasaan.

“Saya meyakini 100%, jika orang biasa lain yang mengajukan penyetaraan hanya modal bukti pendaftaran, daftar kehadiran, transkrip nilai, materi silabus, dll, TANPA ijazah, dia akan ditolak oleh staf yang sama,” lanjutnya.

Bandingkan Kualitas Kampus dan Peringkat Global

Selain jenjang menengah, Tere Liye juga mengkritik rekam jejak pendidikan tinggi di Management Development Institute of Singapore (MDIS).

Menurutnya, perguruan tinggi komersial seperti MDIS kerap memberikan kemudahan pendaftaran jalur pathway cukup dengan transkrip nilai, berbeda ketatnya kriteria kampus ternama seperti National University of Singapore (NUS) atau Nanyang Technological University (NTU).

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpesona hanya karena seseorang mengenyam pendidikan di luar negeri.

“Banyak yang karena ada masalah, dikirim oleh keluarganya ke luar negeri. Kampus MDIS itu bahkan tidak ada di daftar QS World University Rankings. Tidak dianggap. Jauh 100 kali masih mending kuliah di Binus dan kampus dalam negeri lainnya yang masuk daftar ranking. Itu fakta!” ujarnya.