Celios Nilai Kuliah Gratis dari Uang Sitaan Korupsi Tak Masuk Akal: Anggaran MBG Cukup Gratiskan SD sampai Pendidikan Tinggi

PORTALUTAMA.NET,JAKARTA — Pendiri Celios Media Wahyudi Askar menilai wacana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan kuliah dari anggaran sitaan korupsi tak masuk akal.

Menteri Perekonomian, BUMN, Industri & Tenaga Kerja Kabinet Bayangan itu mengatakan, rencana Prabowo itu sebenarnya tak ada yang salah. 

“Sebagai sebuah gagasan tentu tidak ada yang salah. Kita tentu menginginkan pendidikan yang murah dan gratis. SD, SMP, bahkan sampai perguruan tinggi,” kata Media dalam sebuah program televisi swasta yang diunggah ulang di Instagram Celios, dikutip Rabu (30/9/2026).

Dia mengatakan pihaknya sudah menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan untuk menggratiskan pendidikan. Mulai dari SD hingga pendidikan tinggi, nilainya Rp93,7 triliun.

“Bahkan sebelum pak presiden berpidato, kami juga sudah menghitung gagasan tersebut,” ucap Media.

Namun menurutnya, gagasan Prabowo lahir karena kecoplosan.

“Tapi memang kalau kita lihat diskusi kita hari ini, itu kan lahir dari, feeling saya, itu kecoplosan presiden. Karena itu lahir bukan dari diskusi rapat terbatas pemerintah, tapi di ultah partai PAN,” terangnya.

Saat itu, Ketua PAN Zulkifli Hasan merespons. Kemudian direspons balik oleh Prabowo.

“Pak Prabowo berpidato, biasanya margin of error pidato Pak Prabowo 95 persen, tapi kebetulan hari ini itu kecoplosannya bagus. Khusus untuk yang ini,” imbuhnya.

Selanjutnya kemudian direspons oleh pihak terkait.

“Dan kemudian direspons oleh Mendikti dan lain-lain, tapi memang karena tidak idealnya karena sudah diumumkan duluun tanpa ada basis perhitungan regulasi, termasuk juga desain kebijakannya,” imbuhnya.

Belakangan, muncul gagasan anggarannya berasal dari sitaan korupsi.

“Sehingga muncullah itu nanti akan dibiayai oleh hasil sitaan korupsi,” ujarnya.

Di titik ini, menurut Media, perlu pemimpin yang paham data. Mengingat uang sitaan korupsi yang pernah dipamerkan Kejaksaan Agung, hanya 18 persen dari total uang korupsi.

“Itu kenapa kita butuh paham data, paham kondisi di lapangan, karena kalau kita lihat  sitaan korupsi itu, yang dijejelin di Kejagung kemarin, seperti tembok itu, porsi sitaan korupsi itu hanya sekitar 18 persen. Jadi tidak banyak, dan tidak akan cukup juga untuk membiayai Rp93 triliun ,” ungkapnya.

Karenanya, dia menganggap ide itu tidak masuk akal.

“Jadi dari segi logika bahwa ini dibiayai sitaan korupsi tidak memungkinkan, dan juga kita lihat dari fiskal kita yah,” ucapnya.

Di sisi lain, dia melihat rasio pajak belum kuat. Pengeluaran juga efisiensinya tidak signifikan.