PSI Tegas Dukung Prabowo-Gibran sampai 2029: Kalau Bisa Dua Periode

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA – Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka, menegaskan sikap partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak berubah.

Penegasan tersebut disampaikan Dedy di tengah ramainya pernyataan Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, mengenai kemungkinan dinamika politik yang terjadi sebelum 2029.

Dedy juga mengaitkan pernyataannya dengan sikap yang sebelumnya disampaikan Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus.

Melalui unggahan di akun media sosial X pribadinya, Dedy menegaskan PSI tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran hingga akhir masa jabatan pada 2029.

“Jadi sikap PSI jelas ya, mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sampai 2029,” tulis Dedy Nur dalam unggahannya, dikutip Sabtu (29/8/2026).

Tak hanya sampai akhir periode pertama, Dedy bahkan menyatakan dukungan PSI terbuka untuk berlanjut hingga periode kedua jika Prabowo-Gibran kembali maju dan mendapatkan kesempatan memimpin.

“Kalau bisa lanjut dua periode,” tegasnya.

Singgung Pernyataan Bestari Barus

Sebelumnya, Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus, turut menanggapi pernyataan Budi Arie Setiadi yang belakangan menjadi sorotan.

Bestari menilai pernyataan Budi Arie kemungkinan dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, termasuk ketika Budi Arie terkena reshuffle saat masih berada di pemerintahan.

“Jadi ada terdorong gitu ya seperti disampaikan tadi. Terdorong dengan ada kisah-kisah lama (Budi Arie di-reshuffle),” kata Bestari melalui media sosial X DPP PSI.

Menurut Bestari, pengalaman tersebut kemungkinan menyisakan perasaan kurang positif bagi Budi Arie. Namun, ia menilai hal itu merupakan persoalan pribadi dan tidak semestinya dibawa ke ruang publik.

“Yang mungkin menyisakan rasa yang kurang positiflah gitu terhadap kemudian keberadaan dirinya sendiri mungkin, itukan bukan permasalahan negara sebelumnya,” tuturnya.

“Nah, itukan masalah pribadinya dia,” jelas Bestari.

Ia juga menyoroti pernyataan Budi Arie yang dinilainya seolah-olah menunjukkan adanya instruksi atau persetujuan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Tidak perlulah sebetulnya, disampaikan di ruang publik dan dibocorkan ke publik seakan-akan itu kemudian menjadi sesuatu yang diinstruksikan atau diiyakan oleh Pak Jokowi, patron kami di PSI,” terangnya.

(Erfyansyah/fajar)