Pakar dan Aktivis Evaluasi Kepemimpinan Prabowo-Gibran: Konstitusi dan Penegakan Hukum Masih Memprihatinkan

JAKARTA, PORTALUTAMA.NET — Gelombang kritik dan evaluasi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir dari kelompok masyarakat sipil dan pakar hukum.

Dalam forum diskusi publik bertajuk evaluasi kritis kepemimpinan nasional yang diinisiasi oleh koalisi masyarakat sipil di Jakarta. Penyelenggaranya adalah “Kabinet Bayangan” yang dibentuk untuk pengawasan publik dan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

Forum yang ditayangkan akun Youtube Ahmad Khozinuddin itu dihadiri oleh sejumlah akademisi, pakar hukum tata negara, serta aktivis hak asasi manusia tersebut menjadi panggung evaluasi kritis terhadap jalannya roda pemerintahan.

Penyelenggara menegaskan bahwa pembentukan ruang kontrol publik ini bukan bertujuan untuk mengganggu stabilitas politik, melainkan untuk memberikan masukan substansial dan menjaga agar arah kebijakan pemerintah tetap berada pada koridor konstitusi serta pemenuhan hak-hak rakyat.

Rapor Kritis Konstitusi dan Pemberantasan Korupsi

Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, yang hadir sebagai salah satu pemateri utama, memberikan sorotan tajam terkait dua isu mendasar: penegakan konstitusi dan agenda pemberantasan korupsi. Dalam pemaparannya, Denny menilai bahwa penegakan hukum dan prinsip-prinsip tata negara di bawah kepemimpinan saat ini masih menghadapi tantangan berat dan memerlukan pembenahan fundamental.

Denny mengingatkan kembali dinamika hukum dan etika yang mengiringi proses pencalonan kepemimpinan nasional sejak awal. Menurutnya, proses politik yang mengabaikan etika bernegara akan berdampak langsung pada kualitas demokrasi dan legitimasi kebijakan di kemudian hari.

“Jika kita mengukur perjalanan kepemimpinan dari parameter penghormatan konstitusi dan ketegasan agenda anti korupsi, situasinya masih sangat memprihatinkan dan membutuhkan evaluasi menyeluruh,” ujar Denny di hadapan peserta diskusi, dikutip fajar.co.id, Sabtu (29/8/2026).

Lebih lanjut, ia menyoroti indeks penegakan hukum dan indikator persepsi korupsi Indonesia yang masih stagnan dan memerlukan langkah terobosan. Denny menilai narasi penindakan korupsi harus dibuktikan secara konsisten pada tataran kebijakan penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam, serta penertiban sektor-sektor strategis yang selama ini rentan dikuasai oleh kelompok oligarki.

Menyoroti Kepuasan Publik dan Ketimpangan Kebijakan

Selain persoalan tata negara, diskusi tersebut membedah dinamika kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Penyelenggara forum mengutip data pemantauan independen yang menunjukkan tren penurunan kepuasan publik di beberapa sektor kritis, terutama yang berkaitan dengan tata kelola ekonomi rakyat dan akses keadilan.