Bicara Percepatan Pergantian Kekuasaan, Pengamat Curiga Budi Arie dan Jokowi Sudah Pegang Data Survei

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Pernyataan Budi Arie Setiadi soal kemungkinan percepatan pergantian kekuasaan sebelum 2029 terus menuai perhatian.

Pengamat politik, Heru Subagia, melihat ada kemungkinan pernyataan tersebut tidak semata-mata lahir dari insting politik.

Heru menduga, Budi Arie maupun Presiden ke-7 RI Jokowi telah memperoleh gambaran hasil survei mengenai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebelum pernyataan itu mencuat ke publik.

Angka Kepuasan Publik Turun Drastis

Dikatakan Heru, dugaan tersebut berkaitan dengan hasil survei Tempo Data Science yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo-Gibran berada di angka 37 persen.

Heru menuturkan angka tersebut patut menjadi perhatian karena muncul bersamaan dengan pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan dinamika politik menuju pergantian kekuasaan.

“Survei Tempo Data Science, bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo-Gibran sangat rendah sekali, 37 persen,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Jumat (28/8/2026).

Ia kemudian mengaitkan angka tersebut dengan pernyataan Budi Arie yang disampaikan di hadapan Jokowi dan para relawan.

“Ini perlu dicermati ucapan Budi Arie ketika di hadapan Jokowi dan relawan mengatakan bahwa instingnya perebutan kekuasaan dimajukan dan tidak harus menunggu 2029,” tukasnya.

Curiga Data Survei Sudah Diketahui

Heru menduga pernyataan Budi Arie tersebut memiliki latar belakang informasi yang lebih kuat daripada sekadar membaca situasi politik.

“Saya curiga sebenarnya Budi Arie dan termasuk Jokowi sudah mengetahui paparan lembaga survei,” ungkapnya.

Menurut dia, informasi tersebut bisa saja menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi politik untuk keberlanjutan kekuasaan.

“Dan, bocoran tersebut menjadikan kajian dan renungan dalam kerja-kerja politik keberlanjutan,” lanjut Heru.

Kata Heru, istilah ‘insting’ yang digunakan Budi Arie perlu dilihat lebih jauh.

Sebab, menurut dia, keputusan atau pandangan politik mengenai percepatan pergantian kekuasaan semestinya memiliki dasar tertentu.

Heru mengatakan pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan percepatan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kondisi politik dan data yang tersedia.

“Insting Budi Arie ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa sebuah akurasi data yang sebelumnya menjadi temuan,” tegasnya.

Ia menilai pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai respons terhadap perubahan persepsi publik terhadap pemerintahan saat ini.

“Ini seolah menjadi sebuah cerminan khusus bagi Budi Arie melihat bahwa pergantian kekuasaan bsia dipercepat,” imbuhnya.

Bagi Heru, pernyataan Budi Arie justru menunjukkan adanya kemungkinan parameter tertentu yang digunakan sebelum menyampaikan pandangan tersebut.