Wagub Kalbar Beri Ultimatum ke Pemerintah Pusat: Jangan Pikir Kalbar Tidak Bisa Jadi Papua dan Aceh Berikutnya

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, melontarkan peringatan keras kepada pemerintah pusat.

Dalam videonya yang beredar di X, ia menegaskan bahwa Kalimantan Barat berpotensi mengalami konflik sosial seperti yang terjadi di Papua dan Aceh jika keadilan sosial tidak kunjung terwujud di republik ini.

“Membuat satu ancaman, jangan dipikir oleh pemerintah pusat, Kalimantan Barat ini tidak bisa menjadi Papua-Papua dan Aceh berikutnya apabila keadilan sosial tidak terwujud di Republik ini,” ujar Krisantus, dikutip fajar.co.id, Jumat (21/8/2026).

Kekesalan Wagub Kalbar: Kita Mati di Lumbung Padi

Krisantus mengungkapkan rasa frustrasinya atas kondisi pembangunan di Kalimantan Barat.

Ia menyebut provinsi yang kaya akan sumber daya alam ini justru tidak merasakan dampak kesejahteraan yang signifikan.

“Nah ini Bapak Ibu kekesalan hati saya, kita mati di lumbung padi,” ungkapnya.

Ia membeberkan fakta bahwa lebih dari seribu investor telah masuk ke Kalimantan Barat, namun kesejahteraan masyarakat belum terlihat secara nyata.

“Ada seribu lebih investor yang masuk di Kalimantan Barat, tetapi saya belum melihat dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Warganet: Ketidakadilan Adalah Bom Waktu Perpecahan

Pernyataan tegas Krisantus mendapat sorotan luas, termasuk dari pengguna media sosial. Akun X @Murtadha One menilai bahwa ketidakadilan adalah bom waktu bagi perpecahan Indonesia jika terus dibiarkan.

“Ketidakadilan adalah bom waktu perpecahan Indonesia jika dibiarkan,” tulisnya.

“Wagub Kalbar (bilang) jangan dipikir Kalimantan Barat ini tidak bisa menjadi Papua-Papua dan Aceh-Aceh berikutnya apabila keadilan sosial tidak terwujud di Republik ini,” tambahnya.

Sebelumnya, Ekonom Universitas Indonesia (UI), Berly Martawardaya, bicara mengenai ulltimatum Presiden Prabowo Subianto kepada kepala daerah yang dianggap tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.

Prabowo sebelumnya menegaskan tidak akan segan turun tangan apabila gubernur, bupati, camat hingga kepala desa tidak mampu mengatasi persoalan yang menjadi keluhan masyarakat.

Namun, Berly melihat persoalan tersebut tidak sesederhana soal kemampuan kepala daerah bekerja.

Ia melihat bahwa ada persoalan anggaran yang perlu dilihat, terutama setelah terjadi perubahan besar pada alokasi transfer pemerintah pusat ke daerah.

Berly Jawab Ultimatum Prabowo

Berly menjawab pernyataan Prabowo yang menggunakan persoalan jembatan dan sekolah sebagai contoh kebutuhan masyarakat yang harus segera diselesaikan pemerintah daerah.

“Presiden menyatakan kalau gubernur, bupati, camat, kepala desa tidak bisa mengatasi teriakan rakyat di desa maka Presiden tidak akan segan-segan turun tangan,” ujar Berly dikutip fajar.co.id, Senin (10/8/2026).