Rp328 Triliun untuk Kemhan-Polri, Gigin Praginanto: Keduanya Sudah Jauh Merasuki Politik

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, bicara mengenai postur anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Gigin melihat besarnya alokasi anggaran untuk sektor pertahanan dan keamanan menjadi salah satu indikator bahwa ancaman terhadap demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) semakin serius.

Menurutnya, anggaran yang dialokasikan kepada militer dan kepolisian jauh lebih besar dibandingkan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.

“RAPBN 2027 menegaskan bahwa ancaman terhadap demokrasi dan HAM makin serius,” ujar Gigin dikutip fajar.co.id, Kamis (20/8/2026).

“Buktinya anggaran untuk militer dan polisi jauh lebih besar dibandingkan yang lain,” tambahnya.

Militer dan Polisi Masuk Politik

Gigin juga mengingatkan bahwa persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan militer dan kepolisian dalam ranah politik.

Diungkapkan dia, kedua institusi tersebut saat ini telah terlalu jauh merasuki dunia politik. “Ingat, keduanya telah sangat jauh merasuki dunia politik!” tegas Gigin.

Total Anggaran 99 K/L Capai Rp1.504,7 Triliun

Pemerintah telah menetapkan porsi anggaran belanja untuk setiap K/L dalam RAPBN 2027.

Dari total pagu sebesar Rp1.504,7 triliun yang dialokasikan untuk 99 K/L, Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi lembaga dengan anggaran terbesar.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2027, BGN yang bertugas mengeksekusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan alokasi Rp240,2 triliun.

Anggaran tersebut terdiri atas Rp232,7 triliun untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional dan Rp7,4 triliun untuk Program Dukungan Manajemen.

Di posisi berikutnya terdapat Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp189 triliun.

Sebagian besar anggaran Kemhan dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp98,5 triliun serta Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan sebesar Rp70,5 triliun.

Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di urutan ketiga dengan alokasi Rp139,1 triliun.

Dana tersebut terutama digunakan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp73,2 triliun dan Program Modernisasi Almatsus serta Sarana Prasarana Polri sebesar Rp48,4 triliun.

Besarnya alokasi untuk Kemhan dan Polri inilah yang kemudian menjadi sorotan Gigin dalam kaitannya dengan kondisi demokrasi dan HAM.

10 K/L dengan Anggaran Terbesar

Setelah BGN, Kemhan, dan Polri, Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan alokasi Rp114,5 triliun dalam RAPBN 2027.

Kemudian Kementerian Kesehatan memperoleh Rp102,1 triliun, disusul Kementerian Agama dengan anggaran Rp87,6 triliun.