Bukan Hanya Denny Indrayana, PDIP Juga Terang-terangan Pertanyakan Ijazah Putra Sulung Jokowi: Kita Berhak Minta Penjelasan Gibran

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) terang-terangan menguliti latar belakang pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini tengah menjadi perhatian publik.

Seperti diketahui, pakar hukum tata negara, Prof Denny Indrayana, beberapa hari belakangan ini menggaungkan sayembara terkait ijazah SMA Gibran.

Kader PDI Perjuangan Novita melihat persoalan ini semestinya tidak ditempatkan sebagai persoalan suka atau tidak suka terhadap Gibran.

Pertanyakan Dasar Penyetaraan Pendidikan Gibran

Novita mempertanyakan jika benar dokumen pendidikan Gibran berasal dari program yang hanya berlangsung sekitar enam bulan, tetapi kemudian mendapatkan surat penyetaraan dengan jenjang SMK.

“Kalau benar dokumen pendidikan Gibran yang dipersoalkan publik itu berasal dari program yang hanya berlangsung sekitar 6 bulan, lalu kemudian diterbitkan surat penyetaraan dengan jenjang SMK, mengapa bisa demikian? Apa dasar hukumnya? Apa parameter akademiknya?,” ujar Novita dikutip fajar.co.id, Rabu (19/8/2026).

Ia juga meminta kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas penerbitan dokumen penyetaraan tersebut.

“Dan siapa orang kementerian pendidikan yang bertanggung jawab menerbitkan penyetaraan tersebut?,” tukasnya.

Bukan Soal Suka atau Tidak Suka

Menurut Novita, pertanyaan mengenai latar pendidikan Gibran bukan bentuk serangan personal.

Ia menekankan bahwa publik memiliki hak untuk memperoleh penjelasan, terlebih ketika dokumen pendidikan tersebut berkaitan dengan persyaratan dalam kontestasi politik.

“Ini bukan soal suka atau tidak suka kepada Gibran. Ini soal keadilan dan standar pendidikan di Indonesia,” ucapnya.

Novita kemudian membandingkan persoalan tersebut dengan proses pendidikan yang dijalani siswa Indonesia pada umumnya.

“Anak-anak Indonesia sekolah bertahun-tahun mengikuti kurikulum, ujian praktik, dan berbagai persyaratan untuk mendapatkan ijazah,” imbuhnya.

Minta Gibran Beri Penjelasan Transparan

Karena itu, Novita meminta agar dokumen dan proses penyetaraan pendidikan Gibran dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik.

“Maka ketika ada dokumen pendidikan luar negeri, kita sebagai rakyat berhak meminta penjelasan yang transparan oleh Gibran,” Novita menuturkan.

“Apalagi dokumen tersebut kemudian berkaitan dengan pemenuhan syarat pendidikan dalam konstatasi politik,” tambahnya.

Baginya, apabila seluruh proses tersebut memang telah sesuai aturan, tidak ada alasan untuk menutup-nutupi dasar hukum maupun mekanismenya.

“Kalau semuanya sah, buka dasar hukumnya, buka mekanismenya, dan jelaskan kepada publik” tegasnya.

Kemungkinan Konsekuensi Administrasi

Di sisi lain, Novita menyebut perlu ada konsekuensi apabila nantinya ditemukan persoalan dalam proses administrasi penyetaraan tersebut.