Anthony Budiawan: Partai Tentukan Calon, Pemodal Biayai Politik, Pemerintah Bagi Jabatan dan Proyek

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, mengurai persoalan yang menurutnya membuat sistem partitokrasi tetap bertahan di Indonesia.

Dikatakan Anthony, persoalan tersebut tidak semata-mata muncul karena partai politik menguasai jabatan-jabatan negara.

Ada jaringan kekuasaan yang lebih luas, mulai dari pembiayaan politik, akses media, proses pencalonan, hingga pembagian jabatan dan sumber daya negara.

Ia menilai seluruh unsur tersebut saling menopang sehingga pergantian pejabat tidak otomatis mengubah pola kerja sistem politik.

Kekuasaan, Modal, dan Jabatan Saling Menguatkan

Anthony menjelaskan, partai politik memiliki posisi penting dalam menentukan siapa yang dapat maju sebagai calon presiden maupun kepala daerah.

Di sisi lain, biaya politik membuat calon membutuhkan dukungan pemilik modal.

“Partitokrasi bertahan bukan semata-mata karena partai politik menguasai jabatan negara. Sistem ini bertahan karena kekuasaan politik, sumber pembiayaan, akses terhadap media, dan proses pencalonan saling memperkuat,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Selasa (18/8/2026).

Menurutnya, hubungan tersebut kemudian berlanjut ketika pemerintahan terbentuk.

“Partai menentukan siapa yang dapat menjadi calon presiden atau kepala daerah. Pemilik modal membiayai ongkos politik,” tukasnya.

Setelah kekuasaan terbentuk, pemerintah memiliki kewenangan membagikan berbagai sumber daya.

“Pemerintah kemudian membagikan jabatan, proyek, izin, dan konsesi kepada anggota koalisi serta kelompok yang menopangnya,” ucapnya.

DPR Kehilangan Daya Pengawasan

Anthony juga menyentil posisi DPR yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Namun, kata dia, fungsi tersebut dapat melemah ketika partai-partai politik di parlemen ikut berada dalam jaringan kekuasaan yang sama.

“DPR, yang seharusnya mengawasi pemerintah, justru dikuasai oleh partai-partai yang ikut menikmati pembagian tersebut,” kata dia.

Ia menekankan bahwa kondisi semacam itu membuat pergantian orang di pemerintahan tidak cukup untuk memperbaiki sistem.

“Selama hubungan ini tidak diputus, pergantian pejabat hanya mengubah orang yang mengelola sistem, bukan cara sistem bekerja,” jelasnya.

Anthony kemudian mempertanyakan kualitas persaingan politik ketika proses pencalonan masih sangat bergantung pada struktur internal partai.

“Pimpinan partai menentukan daftar calon, nomor urut, dukungan pencalonan, dan akses terhadap sumber daya kampanye,” bebernya.

Kondisi tersebut, kata dia, membuat calon yang tidak memiliki hubungan dengan elite partai atau penyandang dana harus menghadapi hambatan politik dan biaya yang besar.