PDIP Lepas Tangan soal Ijazah Jokowi, Megawati: Kalau Palsu, Kenapa KPU Tak Permasalahkan?

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menepis anggapan bahwa partainya harus bertanggung jawab atas polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Megawati mengakui Jokowi pernah menjadi kader PDIP. Partainya juga turut mengusung Jokowi dalam perjalanan politiknya, mulai dari pemilihan kepala daerah hingga akhirnya menjadi Presiden RI.

Namun, Megawati menegaskan status PDIP sebagai partai pengusung tidak berarti partainya bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan.

“Seandainya masalah pencalonan beliau dari wali kota sampai ke presiden itu bukan salah kami sebagai partai pengusung, yang salah itu Komisi Pemilihan Umum (KPU),” kata Megawati, dikutip Senin (17/8/2026).

Menurut Megawati, setiap proses pencalonan dalam kontestasi politik memiliki mekanisme administrasi yang harus dipenuhi. Dalam mekanisme tersebut, partai politik berperan mengusung kandidat sekaligus berupaya memenangkan calon yang mereka dukung.

Sementara itu, pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon merupakan bagian dari kewenangan penyelenggara pemilu.

Karena itu, Megawati mempertanyakan mengapa polemik mengenai keabsahan ijazah Jokowi kini kembali dikaitkan dengan PDIP.

Ia menilai dokumen persyaratan pencalonan seharusnya telah melalui proses pemeriksaan dan verifikasi sebelum seorang kandidat dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan.

“Kenapa? Apabila ijazah beliau itu palsu kenapa lembaga pemilu tak permasalahkan,” tegasnya.

Megawati menekankan, verifikasi terhadap dokumen persyaratan calon seharusnya dilakukan sejak awal proses pencalonan, bukan baru dipersoalkan setelah kandidat menjalani kontestasi politik dan terpilih.

“KPU harusnya memverifikasi dulu benar atau tidak,” ujarnya.

Pernyataan Megawati tersebut sekaligus menegaskan posisi PDIP bahwa tanggung jawab partai sebagai pengusung berbeda dengan kewenangan penyelenggara pemilu dalam memeriksa administrasi dan persyaratan calon.

Polemik mengenai dugaan keaslian ijazah Jokowi sendiri hingga kini masih menjadi sorotan publik dan terus bergulir dalam berbagai proses hukum maupun perdebatan politik. (Pram/fajar)