LPEM FEB UI Ragukan Klaim Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Polemik mengenai klaim pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali mencuat. Kali ini, giliran Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LPEM FEB UI yang mempertanyakan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal I-2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik.

Dalam laporan terbaru yang disusun Prof. Mohammad Ikhsan dan Teuku Riefky, LPEM menilai terdapat sejumlah ketidaksesuaian data yang membuat angka pertumbuhan tersebut layak dicermati lebih dalam.

BPS sebelumnya menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 menjadi yang tertinggi sejak 2012 di luar masa pandemi. Pemerintah juga mengklaim capaian itu didorong oleh tiga program utama, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), dan Danantara.

Namun, menurut LPEM FEB UI, kontribusi nyata ketiga program tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi belum sebesar yang digambarkan pemerintah.

“Ketika angka-angka yang dipublikasikan diuji satu per satu, muncul sejumlah ketidaksesuaian yang sulit dijelaskan,” tulis laporan tersebut.

LPEM menyoroti program Danantara yang dinilai belum memberikan dampak terukur terhadap ekonomi riil. Secara historis, dana investasi negara disebut membutuhkan waktu antara enam hingga 18 bulan untuk mulai memberikan pengaruh nyata terhadap aktivitas ekonomi.

Sementara itu, progres pembangunan Koperasi Merah Putih hingga akhir triwulan I-2026 disebut baru mencapai sekitar 7 persen. Dengan capaian tersebut, kontribusinya diperkirakan hanya sekitar 0,04 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Adapun program MBG dinilai menjadi program dengan dampak ekonomi paling signifikan. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp260 triliun pada 2026 atau setara 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Meski demikian, LPEM mengingatkan bahwa efek ekonomi program tersebut tidak sepenuhnya menciptakan permintaan baru di masyarakat.

Menurut mereka, sebagian penerima manfaat MBG sebelumnya juga telah membeli makanan secara mandiri. Karena itu, belanja pemerintah melalui MBG hanya menggantikan sebagian pengeluaran rumah tangga yang sudah ada sebelumnya.

Selain itu, keberadaan penyedia layanan MBG juga disebut berpotensi menggeser pedagang kantin maupun pelaku usaha makanan lokal.

“Atas dasar itu, kontribusi bersih Danantara, KMP, dan MBG diperkirakan hanya sekitar 0,68 poin persentase,” tulis laporan tersebut.

Angka itu dinilai lebih kecil dibanding kontribusi faktor sementara lain seperti libur panjang, pencairan THR, efek basis statistik, hingga residual inventori dalam Supply and Use Table (SUT) yang diperkirakan menyumbang sekitar 1,5 hingga 2 poin persentase.