Idrus Marham Kritik Pedas Kabinet Bayangan: Jangan Klaim Paling Benar, Buktikan Manfaatnya!

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Pembentukan Kabinet Bayangan sebagai wadah masyarakat sipil untuk mengawasi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat perhatian dari Partai Golkar.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai keberadaan kelompok tersebut merupakan bagian dari kebebasan politik dalam sistem demokrasi.

Namun, Idrus mengingatkan agar kebebasan tersebut diikuti tanggung jawab. Menurut dia, setiap gagasan politik semestinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi simbol atau atraksi politik.

“Dalam demokrasi semua orang memiliki kebebasan untuk menyampaikan gagasan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah gagasan itu benar-benar memberikan manfaat bagi publik atau hanya menjadi simbol politik semata,” ujar Idrus, Jumat (14/8/2026).

Idrus mengatakan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam demokrasi. Kritik dibutuhkan untuk menguji kebijakan sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.

Meski demikian, dia meminta kritik disampaikan secara proporsional dan tidak berubah menjadi klaim bahwa satu kelompok merupakan pihak yang paling benar.

“Kritik memang diperlukan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi. Namun kritik yang sehat harus membuka ruang dialog, evaluasi, dan perbaikan, bukan menjadi alat untuk menghakimi,” katanya.

Menurut Idrus, ruang publik seharusnya menjadi tempat bertukar gagasan dan argumentasi. Karena itu, perbedaan pandangan politik tidak semestinya membuat ruang demokrasi dipenuhi vonis terhadap pihak lain.

Ia juga menilai Indonesia saat ini membutuhkan gagasan yang dapat diterapkan untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat.

Sejumlah tantangan yang disoroti antara lain pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, transformasi digital, ketahanan pangan dan energi, kecerdasan buatan, serta perubahan iklim.

“Yang dibutuhkan bangsa ini bukan hanya kritik, tetapi juga kemampuan mengubah kritik menjadi solusi yang bisa diterapkan,” ucapnya.

Kabinet Bayangan dibentuk oleh Koalisi Masyarakat Sipil sebagai wadah pengawasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Kelompok tersebut juga dimaksudkan untuk menyusun alternatif kebijakan yang berbasis riset.

Pembentukan Kabinet Bayangan diinisiasi pakar hukum tata negara Feri Amsari bersama Ahmad Jilul Qur’ani Farid dari Masyarakat Transparansi Indonesia.

Panitia seleksi mengumumkan 15 tokoh yang mengisi formasi Kabinet Bayangan pada 17 Juli 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Keadilan Internasional.

Dalam struktur tersebut, Feri Amsari ditunjuk sebagai Menteri Sekretaris Negara, sedangkan Ahmad Jilul Qur’ani Farid menjadi Sekretaris Kabinet.