Kabinet Bayangan Feri Amsari Disorot, Prihandoyo Minta PPATK Telusuri Dugaan Dana Asing di Balik Gerakan

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Pembentukan Kabinet Bayangan oleh sejumlah akademisi, peneliti, dan pegiat masyarakat sipil memunculkan beragam tanggapan. Di satu sisi, inisiatif tersebut disebut sebagai ruang partisipasi publik untuk mengawal jalannya pemerintahan. Namun, di sisi lain muncul kritik yang mempertanyakan motif hingga sumber pendanaan gerakan tersebut.

Kabinet Bayangan digagas akademisi Feri Amsari dengan susunan 15 menteri yang bertugas menyampaikan alternatif kebijakan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Feri menegaskan Kabinet Bayangan bukanlah pemerintahan tandingan. Menurutnya, inisiatif itu dibentuk sebagai representasi masyarakat sipil untuk mengawasi jalannya pemerintahan melalui pendekatan berbasis riset dan kajian.

“Tujuan kami bukan menjadi pemerintahan tandingan, melainkan memberikan pembanding kebijakan yang berbasis data, kajian, dan kepentingan publik,” ujar Feri dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, proses seleksi anggota Kabinet Bayangan dilakukan secara terbuka dan diverifikasi panel independen yang terdiri atas Erry Riyana Hardjapamekas, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar.

Para kandidat dipilih berdasarkan sejumlah kriteria, di antaranya memiliki integritas, kompetensi, rekam jejak yang baik, berusia di bawah 50 tahun, berpihak pada kepentingan publik, bersikap kritis, serta tidak memiliki afiliasi dengan partai politik.

Meski demikian, inisiatif tersebut menuai kritik dari Ketua Pusat Studi dan Kajian Rumah Pancasila, Prihandoyo Kuswanto. Ia mempertanyakan legitimasi pembentukan Kabinet Bayangan sekaligus menduga adanya kemungkinan campur tangan pihak asing dalam gerakan tersebut.

“Membuat kabinet bayangan tanpa mandat dari rakyat, ini demokrasi model apa dan hukum model apa? Rakyat dicatut lagi. Atas nama rakyat, tetapi tidak bertanya kepada rakyat,” ucap Prihandoyo, dikutip fajar.co.id, Jumat (7/8/2026).

Prihandoyo juga menyoroti keterlibatan Center of Economic and Law Studies (Celios) dalam Kabinet Bayangan. Menurutnya, hal tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sumber pendanaan gerakan tersebut.

“Ini bukan lagi kritik atau opini. Ini sudah masuk ranah kedaulatan dan patut diduga dibiayai pihak asing,” tukasnya.

Ia menilai apabila benar terdapat campur tangan asing, persoalan tersebut tidak lagi sebatas perbedaan pandangan politik, melainkan menyangkut isu kedaulatan negara.

“Ini pintu masuk intervensi asing. Kami menolak kabinet bayangan ini,” tegasnya.

Prihandoyo bahkan menyamakan kondisi tersebut dengan konsep pemerintahan boneka apabila terbukti memperoleh dukungan pendanaan dari pihak luar.