Rembesan Lumpur Lapindo Muncul Lagi, BHS Minta Pemerintah Perkuat Tanggul dan Pasang Early Warning System

PORTALUTAMA.NET, SURABAYA – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendesak pemerintah segera mempercepat penanganan lumpur Lapindo setelah muncul rembesan di sisi barat tanggul penahan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat sekaligus mengancam infrastruktur strategis di kawasan terdampak.

BHS menegaskan pemerintah tidak boleh menganggap remeh kemunculan rembesan tersebut karena kawasan tanggul berada di sekitar jalur transportasi nasional yang memiliki peran vital.

“Kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele karena berpotensi mengancam keselamatan masyarakat serta mengganggu jalur transportasi nasional, termasuk jalan arteri dan rel kereta api,” kata BHS dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/7/2026).

Sebagai langkah antisipasi, BHS meminta pemerintah mempercepat pembuangan air lumpur ke Sungai Porong serta memperkuat seluruh tanggul yang berada di titik-titik rawan. Selain itu, ia juga mendorong pemasangan sistem peringatan dini (early warning system) agar masyarakat memperoleh informasi cepat apabila terjadi kondisi darurat.

“Keselamatan publik tidak bisa ditawar. Untuk melindungi nyawa masyarakat tidak boleh ada hitung-hitungan anggaran. Early warning system harus segera dipasang dan seluruh tanggul harus diperkuat,” ujarnya.

BHS juga menyoroti penurunan anggaran penanganan lumpur Lapindo yang disebut berkurang dari Rp227 miliar menjadi Rp169 miliar. Menurutnya, Kementerian Pekerjaan Umum perlu mengevaluasi kebijakan tersebut apabila berdampak pada upaya pengendalian lumpur maupun perlindungan masyarakat.

“Kalau pengurangan anggaran menghambat pembuangan lumpur, ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai efisiensi justru mengorbankan keselamatan masyarakat,” katanya.

Desakan tersebut mendapat dukungan dari Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana. Ia mengapresiasi perhatian DPR RI terhadap persoalan lumpur Lapindo yang hingga kini masih menyisakan potensi risiko bagi warga di sekitar kawasan terdampak.

“Kami berharap solusi segera dijalankan, agar warga Sidoarjo benar-benar merasa aman,” ujar Mimik.

Sementara itu, Ketua Tim Perencanaan Teknis Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), Firman, mengungkapkan bahwa kawasan tanggul terus mengalami penurunan muka tanah dengan rata-rata sekitar 0,5 meter per tahun, meski tingkat penurunannya berbeda di setiap lokasi.

Menurut Firman, salah satu titik dengan tingkat kerawanan paling tinggi berada di P10D, lokasi yang baru-baru ini mengalami rembesan lumpur.