Polri Usut Tiga Kasus Korupsi Kelas Kakap, Benny K Harman: Jangan Bermotif Balas Dendam!

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mendukung langkah Polri yang tengah mengusut tiga perkara dugaan korupsi bernilai besar.

Namun, ia mengingatkan agar proses penegakan hukum dilakukan secara profesional dan tidak dipengaruhi kepentingan politik maupun motif balas dendam.

Menurut Benny, pengusutan perkara harus berorientasi pada pemberantasan korupsi dan penyelamatan keuangan negara.

“Penegakan hukum harus murni untuk kepentingan pemberantasan korupsi, bukan karena motif balas dendam atau kepentingan politik,” ujar Benny dalam keterangannya, dikutip pada Minggu (12/7/2026).

Saat ini, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri tengah menangani tiga kasus dugaan korupsi, yakni pengadaan batu bara yang dikaitkan dengan peristiwa blackout di Sumatra dan sejumlah daerah, perkara ASABRI, serta dugaan korupsi penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI, anak usaha Krakatau Steel.

Penyidikan dilakukan melalui joint investigation bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dalam proses tersebut, penyidik telah menggeledah 12 lokasi, termasuk money changer, kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah di Sentul, Bogor.

Dari penggeledahan itu, polisi menyita uang dalam mata uang rupiah dan asing senilai miliaran rupiah, serta puluhan kilogram emas.

Benny berharap penyidik dapat mengungkap seluruh pihak yang terlibat beserta pola dan modus tindak pidana yang dilakukan.

Di tengah proses penyidikan, perhatian publik juga tertuju pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah. Sorotan muncul setelah beredar informasi mengenai pengamanan di kediamannya oleh aparat TNI, serta beredarnya foto yang diklaim memperlihatkan Febrie bersama keluarganya di salah satu rumah yang digeledah polisi.

Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai keterkaitan informasi tersebut dengan penyidikan yang sedang berlangsung.

Karena itu, Benny meminta Kejaksaan Agung dan TNI segera memberikan penjelasan kepada publik agar tidak memunculkan spekulasi.

“Harus ada kejelasan mengenai hal ini. Baik Kejaksaan Agung maupun TNI perlu memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai pengamanan tersebut,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada intervensi terhadap proses penegakan hukum dan meminta Polri menunjukkan integritas dalam menangani perkara tersebut.

Selain itu, Benny menyoroti berbagai narasi mengenai dugaan rivalitas antara Polri dan Kejaksaan yang berkembang di ruang publik. Menurut dia, apabila benar terdapat konflik antarlembaga penegak hukum, kondisi tersebut berpotensi menghambat agenda pemberantasan korupsi.