Peneliti ISEAS Soroti Konflik Aparat: Negara Butuh Kepemimpinan Tegas Presiden

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA – Peneliti ISEAS Yusof-Ishak Institute, Made Supriatna, menyoroti memanasnya hubungan antar aparat penegak hukum yang kembali mencuat ke publik.

Dia menilai fenomena “tarik-ulur” kewenangan antara Polri, Kejaksaan, dan pelibatan TNI perlu disikapi serius oleh pemerintah.

Made merujuk pada kasus yang sempat ramai tahun 2024 lalu, terkait penguntitan terhadap pejabat Kejaksaan Agung oleh anggota Densus 88. Saat itu, pengamanan rumah pejabat dimaksud juga melibatkan unsur TNI.

“Isu terkait Jampidsus ini sebenarnya sudah muncul sejak 2023 dan puncaknya terjadi pada 2024. Ketika itu kita melihat ada penguntitan oleh Densus dan rumahnya juga dijaga oleh TNI,” kata Made dikutip fajar.co.id dari akun pribadinya di Facebook, Jumat (10/7/2026).

Aparat Jangan Jadi Arena Pertarungan Elit

Menurut Made, konflik antar institusi hukum tidak boleh dibiarkan berlarut. Ia mengingatkan, institusi negara seharusnya menjadi tempat masyarakat mencari kepastian hukum, bukan sebaliknya.

“Ketika Kejaksaan, TNI, dan Kepolisian terlihat bersitegang, ini mencerminkan adanya masalah koordinasi dan lemahnya pengawasan. Negara bisa kacau kalau institusi-institusi hukum justru dijadikan arena pertarungan kepentingan,” ujarnya.

Ia menegaskan, situasi seperti ini berisiko menurunkan kepercayaan publik. Apalagi jika publik menilai aparat bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu, mulai dari politisi, pengusaha, hingga oknum yang menyalahgunakan wewenang.

Presiden Dituntut Ambil Tindakan

Made menilai Presiden memiliki peran sentral untuk meredam dan menyelesaikan friksi antar lembaga negara.

“Yang memilih presiden adalah rakyat dengan harapan bisa membereskan hal-hal seperti ini dan memastikan tidak terjadi lagi. Ketika ini terjadi, maka ini menjadi catatan penting bagi kepemimpinan nasional,” katanya.

Ia mendorong Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah konkret, bukan hanya pernyataan.

“Korupsi dan konflik kewenangan tidak bisa diberantas hanya dengan pidato. Dibutuhkan kebijakan, penegakan aturan yang konsisten, dan kepemimpinan yang tegas,” ucapnya.

Made berharap ke depan tidak ada lagi institusi negara yang ditarik ke dalam konflik kepentingan. Ia menilai pembenahan tata kelola internal antar lembaga penegak hukum menjadi kunci agar kepercayaan publik pulih.

Menurutnya, negara ini sedang sakit parah. Dan siapa yang bertanggungjawab? Ya, presiden! “Kita memilih presiden untuk membereskan hal-hal seperti ini seraya memastikan bahwa ini tidak terjadi,” kritiknya.

Dan, lanjut Made, ini sudah terjadi! Yang gagal di sini adalah presiden! “Anda mau bilang apapun juga, tetap ini adalah kegagalan presiden!” tegasnya.