Korupsi Menganga di Tengah Tekanan Harga, Pegiat Antikorupsi: Selamatkan Brankas Negara, Bukan Brankas Pejabat

PORTALUTAMA.NET, MAKASSAR — Di tengah riuhnya piala dunia yang memasuki perempatfinal, kabar korupsi di Indonesia justru tak pernah absen dari lini masa. Bagi pegiat antikorupsi Muliaty Mastura Yusuf, ini bukan lagi berita mengejutkan. Ini adalah luka yang terus menganga.

“Korupsi itu sudah seperti habit yang menggurita. Di saat adzan berkumandang mengajak pada keadilan, ada tangan-tangan yang justru mengkhianati amanah,” kata Muliaty kepada fajar.co.id, Sabtu (4/5/2026).

Menurutnya, kontras antara pesta rakyat dan kenyataan di lapangan semakin tajam. Badan Pusat Statistik mencatat 23,36 juta orang Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan per Februari 2026. Di pasar, harga beras, minyak, telur, bahkan plastik pembungkus terus naik.

“Di saat yang sama penyidik menemukan uang tunai ratusan miliar di brankas rumah pribadi oknum pejabat. Ibaratnya beras naik karena doa, sementara uang negara turun karena bancakan,” ujar Wakil Ketua Parmusi Sulsel ini.

Deretan Kebocoran yang Belum Kering

Muliaty menyorot tiga kasus besar yang kembali menyeret kepercayaan publik tahun ini.

Pertama, dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang ditujukan untuk 82 juta anak Indonesia ini disebut terseret kepentingan oknum elit.
“Setiap rupiah di MBG itu pajak rakyat dan utang yang akan dibayar anak-cucu kita. Jangan sampai niat baiknya dikotori,” tegasnya.

Kedua, tata niaga batu bara dan timah. Kejaksaan Agung menyebut potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun untuk timah, dan Rp5 triliun untuk batu bara. Dampaknya sampai ke pemadaman listrik di sejumlah daerah.

“Angka Rp300 triliun itu bukan angka kecil. Itu setara dua kali anggaran pendidikan nasional satu tahun. Bisa untuk bangun 100 rumah sakit tipe B di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Ketiga, brankas pejabat. Operasi penggeledahan terakhir menemukan uang tunai Rp476 miliar dan 74 kg emas batangan di sebuah rumah di Sentul.

“Satu rumah, satu brankas, nilainya cukup untuk membangun 10 puskesmas lengkap dengan dokter dan obat selama lima tahun,” kata Muliaty.

Data Indonesia Corruption Watch mencatat, sepanjang 2024 kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp279,9 triliun. “Uang sebanyak itu cukup untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia,” ujarnya.

Akar Masalah: Mahal, Lemah, dan Pamer

Muliaty menilai korupsi bukan sekadar soal “oknum nakal”. Ada tiga simpul sistemik yang membuatnya terus berulang.

1. Ongkos politik mahal.
“Caleg DPR bisa habis Rp5-15 miliar untuk satu kursi. Kepala daerah bisa dua kali lipat. Dari mana? Dari proyek, bancakan APBN/APBD, dan kongkalikong. Logikanya: keluar banyak, harus balik lebih banyak.”