Ketika Militer Mengurus Ekonomi, Simak Dampaknya dari Sejarah Myanmar, Pakistan, Mesir, dan Chili

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Dominasi militer dalam dunia bisnis dan ekonomi bukanlah fenomena baru. Dari Asia hingga Amerika Latin, sejarah mencatat bahwa keterlibatan institusi pertahanan di sektor komersial kerap membawa dampak buruk bagi stabilitas negara.

Bukannya membawa kemakmuran, intervensi ini sering kali berujung pada matinya sektor swasta, lonjakan utang negara, hingga krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Berikut adalah rekam jejak dan dampak keterlibatan militer dalam pusaran ekonomi di empat negara dunia:

Myanmar: Puncak Kehancuran Pasca-Kudeta 2021

Krisis ekonomi Myanmar mencapai titik nadir setelah junta militer menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.

Demi mendanai operasionalnya, junta langsung mengambil alih Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), salah satu aset paling menguntungkan di negara tersebut.

Langkah ini memicu efek domino yang menghancurkan perekonomian.

Kontraksi Ekonomi Tajam
Bank Dunia mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) Myanmar anjlok hingga -18% pada tahun 2021, membantah klaim pertumbuhan ekonomi yang digemborkan pihak junta.

Mata Uang Ambruk
Nilai tukar Kyat jatuh bebas dari 1.300 per USD menjadi 3.000 per USD di pasar gelap, sementara bank sentral di bawah kontrol ketat militer berusaha menahan kurs resmi secara artifisial.

Eksodus Massal Investor Asing
Investor global berbondong-bondong angkat kaki dari Myanmar. Raksasa telekomunikasi Telenor (Norwegia) hingga perusahaan energi TotalEnergies (Prancis) memilih hengkang demi menghindari reputasi buruk dan ketidakpastian hukum.

Pakistan: Gurita Bisnis Militer Sejak 1958

Di Pakistan, keterlibatan militer dalam ekonomi telah mengakar sejak tahun 1958 melalui skema “yayasan kesejahteraan purnawirawan”.

Berkedok dana pensiun, skema ini justru melahirkan konglomerasi raksasa yang kebal terhadap hukum bisnis sipil.

Gurita bisnis militer Pakistan dikendalikan oleh tiga entitas utama.

Pertama, Fauji Foundation & Army Welfare Trust yang memonopoli sektor-sektor vital seperti pabrik semen, pupuk, hingga industri perbankan.

Kedua, Defence Housing Authority (DHA) yang menjelma sebagai kartel real estat komersial terbesar di seantero Pakistan.

Ketiga, Frontier Works Organisation (FWO). Kontraktor raksasa yang memonopoli proyek jalan tol dan bendungan tanpa melalui proses tender terbuka.

Demi memanjakan bisnis tentara, pemerintah militer menerapkan pembebasan pajak dan subsidi terselubung. Dampaknya fatal bagi negara, sektor swasta mati perlahan karena kalah saing, investor asing enggan masuk ke pasar yang tidak adil, dan pendapatan pajak negara merosot tajam.