Soal Pendampingan KPK untuk Danantara, Marzuki Alie: Ini Cuma Omon-omon, Tidak Usah Berharap Banyak

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA – Mantan Ketua DPR RI, Marzuki Alie, menanggapi pernyataan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendampingi proyek-proyek strategis hilirisasi BUMN.

Belum lama ini, Dony menyampaikan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan investasi negara pada sektor hilirisasi berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. 

Ia juga mengingatkan seluruh direksi BUMN di bawah transformasi Danantara agar mematuhi kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pendampingan KPK Hanya Omon-omon

Menanggapi hal itu, Marzuki mengaku pesimistis terhadap efektivitas langkah yang disampaikan Dony.

Baginya, pernyataan mengenai pendampingan KPK tidak akan membawa perubahan berarti.

“Tidak usah berharap banyak, ini hanya omon-omon,” ujar Marzuki dikutip fajar.co.id, Selasa (30/6/2026).

Marzuki kemudian menyinggung proses penunjukan direksi maupun komisaris di sejumlah BUMN.

Ia menyampaikan kritik terhadap mekanisme penempatan pejabat perusahaan pelat merah yang menurut pandangannya dilakukan tanpa pertimbangan yang semestinya.

“Yang bersangkutan tidak merasa bersalah menempatkan direksi atau komisaris BUMN semaunya,” cetusnya.

“Bagi-bagi duit BUMN,” sambung dia.

Perbedaan dengan Perusahaan Swasta

Lebih jauh, Marzuki membandingkan tata kelola BUMN dengan perusahaan swasta.

Ia menyebut praktik yang dikritiknya tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi.

“Harusnya malu, bandingkan dengan swasta. Ini contoh bagi-bagi rezeki,” kuncinya.

Sesuai permintaan, berikut naskah yang ditulis ulang dengan gaya PORTALUTAMA.NET, lead lebih mengalir, subjudul yang jelas, meminimalkan penggunaan kata dinilai, serta tetap mempertahankan kutipan langsung sehingga aman dari sisi akurasi dan meminimalkan kemiripan redaksi.

Danantara Gandeng KPK Kawal Hilirisasi BUMN,

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mulai memperkuat kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya memperbaiki tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Langkah tersebut ditandai dengan audiensi yang berlangsung di Gedung KPK, Jakarta, Senin (29/6/2026) kemarin.

Pertemuan itu membahas penguatan sistem pencegahan korupsi di lingkungan BUMN, termasuk pengawasan terhadap proyek-proyek hilirisasi yang saat ini menjadi salah satu fokus investasi pemerintah.

COO Danantara, Dony Oskaria, mengatakan transformasi BUMN harus dibarengi dengan sistem pencegahan yang mampu menutup peluang terjadinya penyimpangan di masa mendatang.