Sutradara Pesta Babi: Film Ini Berbasis Penelitian Sejarah, Antropologi, Serta Investigasi Jurnalistik dan Analisis Kebijakan

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Antropolog Cypri Paju Dale menyebut film Pesta Babi yang disutradarainya dicegah agar tidak bisa ditonton masyarakat luas.

“Film ini memang sedang dicegah oleh sejumlah pihak untuk sampai di penonton yang luas, ada pihak yang mencegah film ini tidak ditonton masyarakat luas,” kata Cypri dikutip dari Instagram Indonesia Baru, Sabtu (16/5/2026).

Pihak yang dia maksud, menurutnya sengaja melakukan hal tersebut. Agar realitas sosial di Papua tidak terlihat.

”Banyak pihak yang berusaha agar, apa yang terjadi di tanah Papua, tidak diketahui oleh masyarakat luas, dunia yang luas,” terangnya.

Dia menduga, sumber keberatan film tersebut karena Watchdoc menggunakan istilah kolonialisme. Untuk menunjukkan persoalan yang dihadapi masyarakat Papua.

“Di dalamnya kami memakai istilah kolonialisme dalam judul, dan pada kerangka analisis yang dirajut dalam keseluruhan cerita film,” ucapnya.

Padahal menurutnya, film tersebut tidak datang dari ruang hampa. Metodologinya jelas.

“Tentang hal ini, saya mau menyampaikan dua hal. Film ini sebenarnya berbasis penelitian sejarah dan antropologi, selain tentu saja investigasi jurnalistik dan analisis kebijakan,” ujarnya.

Istilah kolonialisme dipakai, kata Cypri, karena ada kebutuhan untuk suatu kerangka analisis untuk memahami situasi Papua secara mendalam dan menyeluruh.

“Istilah yang ada selama ini, konflik, pelanggaran HAM, kurangnya pembangunan, deforestasi, militerisme, semuanya tidak memadai untuk merangkum secara umum dan sistematis tentang apa yang terjadi di Papua,” paparnya.

Dia menilai kolonialsme sebagai kerangka pikir, atau kerangka analisis berhasil merangkum seluruh masalah itu. Menjelaskan bahwa semua terkait satu sama lain dalam sesuatu yang sudah berlangsung lama dan tidak bisa ada solusinya kalau hanya diselesikan dengan salah satu persoalan tadi.

“Yang lebih penting adalah kolonilaisme atau penjajahan, kerangka berpikir atau kerangka analisis yang sudah lama dipakai orang Papua sendiri dalam merumuskan pengalaman interaksi mereka dengan Indonesia dan bangsa lain,” pungkasnya.

Selain itu, dia mengungkapkan, film Pesta Babi tak disenangi karena tidak hanya mengganggu pemerintah dan militer. Namun juga warga negara.

“Hal kedua yang mau saya sampaikan. Pesta Babi mungkin mengganggu kita semua, tidak hanya pemerintah dan aparat militer, tapi juga warga negara yang baik, dan bersolidaritas terhadap orang Papua,” jelasnya.

“Karena film ini membuat kita harus menjawab pertanyaan, apakah Indonesia memang melakukan penjajahan di Papua?” sambungnya.