Ketika Data Berkata Aman, Jalanan Berkata Lain: Membaca Paradoks Antrean BBM di Makassar

Oleh: Nasruddin
(Sekretaris Bidang Pengembangan SDM dan Intelektual Muda DPD KNPI Makassar)

Ada paradoks yang sedang berlangsung di Kota Makassar. Pertamina menyatakan stok BBM aman dan mencukupi. Namun, di sejumlah SPBU, masyarakat justru harus berhadapan dengan antrean panjang yang mengular hingga ke badan jalan.

Pertanyaannya sederhana: jika stok aman, lalu mengapa masyarakat harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkannya?

Ini bukan soal mempertentangkan masyarakat dengan Pertamina. Ini adalah pertanyaan publik atas adanya jarak antara klaim ketersediaan dan realitas di lapangan.

Masyarakat tidak melihat berapa banyak stok BBM yang tersimpan di terminal. Mereka melihat antrean. Mereka kehilangan waktu, mengorbankan aktivitas, bahkan bagi pengemudi dan pelaku UMKM, antrean berarti kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan.

Karena itu, persoalan ini tidak cukup dijelaskan hanya dengan istilah panic buying. Kepanikan masyarakat memang dapat meningkatkan permintaan, tetapi kita juga harus bertanya: mengapa masyarakat sampai panik?

Ketidakpastian melahirkan kepanikan. Ketika masyarakat melihat antrean panjang dan mendengar informasi mengenai sulitnya mendapatkan BBM, kekhawatiran tentu muncul.

Maka solusinya bukan hanya meminta masyarakat untuk tidak panik. Solusinya adalah memberikan kepastian.

Pertamina perlu memastikan distribusi berjalan efektif, terutama pada SPBU yang mengalami lonjakan permintaan. Pemerintah juga harus memperkuat pengawasan agar tidak ada persoalan dalam rantai distribusi maupun penyaluran BBM bersubsidi.

Publik juga berhak mendapatkan penjelasan berbasis data: berapa kebutuhan harian Makassar, berapa pasokan yang masuk, bagaimana distribusinya, dan mengapa antrean masih terjadi jika stok dinyatakan aman.

Transparansi bukan bentuk ketidakpercayaan. Transparansi adalah cara membangun kepercayaan.

DPD KNPI Kota Makassar mendorong Pertamina dan pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi BBM di Makassar. Jangan sampai antrean panjang justru menjadi sesuatu yang dianggap normal.

Sebab BBM bukan sekadar komoditas. Bagi masyarakat, BBM adalah bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari.

Pada akhirnya, ukuran “stok aman” bukan hanya berapa banyak BBM yang tersedia dalam sistem, tetapi seberapa mudah masyarakat mendapatkannya.

Jika data mengatakan aman sementara jalanan menunjukkan sebaliknya, maka tugas pemerintah dan Pertamina bukan meminta masyarakat memilih siapa yang harus dipercaya.

Tugasnya adalah memastikan keduanya berbicara dalam realitas yang sama. (*)