Guntur Romli Pertanyakan Proyek Rekening 200 Juta Warga: Ke Mana Selisih Anggaran Rp1 Triliun?

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sekaligus pegiat media sosial, Mohamad Guntur Romli, menyoroti tajam program pembuatan dan pembukaan rekening bank massal bagi 200 juta warga yang menelan anggaran fantastis mencapai Rp11 triliun.

Lewat narasi yang diunggahnya, Guntur Romli mempertanyakan selisih angka anggaran yang dinilai cukup janggal serta maksud tersembunyi di balik proyek berskala raksasa tersebut, terlebih waktu pelaksanaannya berdekatan dengan momentum politik mendatang.

Pertanyakan Selisih Anggaran Rp1 Triliun

Dalam kalkulasi matematis sederhana yang dibagikan Guntur Romli, terdapat selisih anggaran yang cukup besar antara total alokasi dana yang disediakan negara dengan nominal saldo awal yang diterima oleh masyarakat.

Jika 200 juta warga masing-masing menerima pengisian saldo sebesar Rp50 ribu per rekening, total dana yang tersalurkan sejatinya baru menyentuh angka Rp10 triliun. Namun, total alokasi anggaran yang dikucurkan justru mencapai Rp11 triliun.

“Kalikan sendiri: 200 juta rekening dikali Rp50 ribu, hasilnya Rp10 triliun. Lalu ke mana Rp1 triliun sisanya?” kritik Guntur Romli, dikutip fajar.co.id dari unggahan di akun media sosialny, Sabtu (12/9/2026).

Ia mengemukakan sejumlah spekulasi terkait muara dari kelebihan dana senilai Rp1 triliun tersebut, mulai dari dugaan tingginya biaya administrasi perbankan hingga potensi adanya alokasi “proyek siluman” yang tidak transparan kepada publik.

Menurutnya, besaran dana sisa tersebut terlalu signifikan untuk sekadar diabaikan tanpa penjelasan rinci dari pihak pengelola anggaran.

Dugaan Kepentingan Politik dan Pemetaan Pemilih 2029

Tidak hanya mengkritik dari sisi transparansi anggaran, Guntur Romli juga mengaitkan program jumbo ini dengan agenda politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

Dia menyoroti fakta bahwa eksekusi pembukaan 200 juta rekening massal ini dilakukan kurang lebih tiga tahun menjelang helatan politik nasional tersebut.

Guntur Romli mencurigai ada agenda tersembunyi untuk mengumpulkan serta mengonsolidasikan data basis pemilih dalam skala nasional secara sistematis melalui jalur perbankan.

“Kebetulan atau tidak, proyek jumbo ini digelar tiga tahun jelang 2029 — pas untuk membangun infrastruktur data pemilih yang bisa ‘diisi ulang’ kapan saja menjelang pemilu,” sindirnya keras.

Ia mengibaratkan pembagian uang senilai Rp50 ribu tersebut sebagai langkah terselubung untuk membuat rakyat bersikap pasif atau diam terhadap isu-isu krusial.

Memicu Perdebatan Sengit Netizen

Unggahan kritis Guntur Romli ini meramaikan ruang diskusi media sosial dan memicu reaksi yang beragam dari kalangan pengguna internet. Sebagian warganet menyepakati kekhawatiran Guntur Romli mengenai transparansi anggaran dan potensi penyalahgunaan data kependudukan untuk kepentingan kontestasi politik.