Rocky Gerung Soroti Gerakan Mas Botok Desak RUU Perampasan Aset, Ingatkan Kemarahan Publik Bisa Ditunggangi Kepentingan Politik

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti gerakan yang dibangun Mas Botok bersama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dalam mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Rocky menegaskan tuntutan pemberantasan korupsi perlu tetap dikawal dengan pemikiran yang jernih. Menurutnya, kemarahan publik terhadap persoalan korupsi tidak boleh membuat masyarakat kehilangan kemampuan membaca berbagai kepentingan politik yang dapat muncul di balik sebuah momentum.

Ia mengingatkan agar gerakan publik tidak berubah menjadi peluang bagi pihak tertentu untuk mengambil keuntungan politik, termasuk mengambil alih atau memperpanjang kekuasaan.

“Hitungan-hitungan di belakang itu membuat orang ini benar apa enggak nih,” ujar Rocky, dikutip Fajar.co.id, Jumat (4/9/2026).

Rocky membedakan antara tujuan masyarakat yang menginginkan keadilan sosial dengan kepentingan politik yang mungkin muncul dalam proses legislasi di DPR.

“Mensrea Anda adalah keadilan sosial. Mensrea DPR adalah pamer momentum. Beda-beda,” tukasnya.

Menurut Rocky, perbedaan kepentingan itu harus dibaca secara jernih agar tuntutan masyarakat tidak berhenti pada kemarahan semata.

Ia juga menyerukan agar perdebatan mengenai RUU Perampasan Aset dibangun melalui argumentasi yang rasional.

“Jadi sekali lagi, kita ingin supaya ada peradaban argumentasi di republik ini,” sebutnya.

Rocky berharap masyarakat mengikuti perkembangan isu tersebut secara bertahap dan tidak membiarkan agenda pemberantasan korupsi berubah menjadi permainan politik pada momentum tertentu.

“Supaya kita tuntun perlahan-lahan peristiwa ini. Agar tidak jadi mainan di ujung tahun nanti,” jelasnya.

Dalam pembahasannya, Rocky turut menyinggung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ia menggambarkan secara hipotetis kemungkinan perubahan politik yang dapat memengaruhi proses pembahasan maupun pengesahan sebuah aturan.

“Kalau Pak Dasco akhirnya mundur tanggal 15 karena ada peristiwa politik, dia gak sanggup selesaikan itu, dia mundur,” terangnya.

Menurut Rocky, perubahan dinamika politik dapat memengaruhi berbagai agenda legislasi, termasuk pembahasan aturan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

“Maka pemberantasan korupsi sudah selesai. Coba bayangin absurditas itu,” tegasnya.

Ia kemudian menggunakan ilustrasi mengenai tenggat waktu untuk menggambarkan bahwa proses politik tidak selalu sesederhana tuntutan agar sebuah undang-undang segera disahkan.

“Dasco bilang, kasih saya 20 menit lagi. Gak bisa, harus jam 10 pagi itu. Anda mesti tuntut itu jam 10 pagi. Dia bilang saya gak sanggup, saya mundur,” timpalnya.