Jejak Akademik Jokowi di UGM Kembali Dipertanyakan, Dekan Fakultas Kehutanan Bongkar Alasan Font Skripsi Tak Bisa Jadi Bukti Keaslian

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Polemik mengenai jejak akademik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menjadi perhatian. Sejumlah pihak masih mempertanyakan dokumen akademik Jokowi, termasuk skripsi dan ijazah yang disebut menjadi bagian dari perdebatan mengenai keasliannya.

Salah satu aspek yang disorot adalah penggunaan font Times New Roman pada sampul dan lembar pengesahan skripsi Jokowi. Pihak yang mempertanyakan dokumen tersebut menilai jenis huruf itu belum lazim digunakan pada periode 1980-an hingga 1990-an.

Namun, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, membantah anggapan bahwa penggunaan jenis huruf tersebut dapat menjadi dasar untuk meragukan autentisitas dokumen akademik. Menurutnya, dokumen yang dibuat pada masa lalu harus dilihat berdasarkan konteks teknologi dan kebiasaan administrasi yang berlaku pada zamannya.

Sigit menjelaskan bahwa pada periode tersebut mahasiswa UGM dapat menggunakan jasa percetakan di sekitar kampus untuk membuat bagian tertentu dari skripsi, termasuk sampul dan lembar pengesahan. Karena itu, perbedaan karakter huruf antara bagian sampul dengan isi skripsi tidak serta-merta menunjukkan adanya kejanggalan.

“Bahkan di sekitaran kampus UGM itu sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur (sudah tutup-red) yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi,” kata Sigit, dikutip dari situs resmi UGM, Minggu (16/8/2026).

Menurut Sigit, praktik menggunakan jasa percetakan tersebut bukan sesuatu yang hanya terjadi pada satu mahasiswa. Ia mengatakan terdapat sejumlah skripsi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM pada periode yang sama yang memiliki karakter serupa.

“Ada banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan sampul dan lembar pengesahan dengan mesin percetakan,” ujarnya.

Sementara itu, bagian utama skripsi Jokowi yang disebut terdiri dari 91 halaman masih menggunakan mesin ketik. Menurut Sigit, kondisi tersebut justru perlu ditempatkan dalam konteks perkembangan teknologi pada masa tersebut, ketika penggunaan mesin ketik dan jasa percetakan masih menjadi bagian dari proses penyusunan dokumen akademik.

Selain persoalan font, nomor seri pada ijazah Jokowi juga menjadi salah satu bagian yang dipertanyakan. Sigit menjelaskan bahwa sistem penomoran ijazah di Fakultas Kehutanan UGM pada masa tersebut belum menggunakan pola yang seragam di seluruh universitas.

Pada saat itu, Fakultas Kehutanan memiliki sistem penomoran tersendiri. Menurut Sigit, sistem tersebut tidak hanya diterapkan pada dokumen akademik Jokowi, tetapi juga digunakan bagi lulusan Fakultas Kehutanan UGM lainnya pada periode yang sama.